Pemprov DKI dorong BUMD optimalkan pemanfaatan aset

Jakarta (ANTARA) - Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati memastikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset dan menciptakan terobosan demi menyehatkan struktur keuangan perusahaan.

Langkah itu selaras dengan instruksi Gubernur Pramono Anung yang memberikan keleluasaan bagi BUMD untuk berinovasi agar mandiri, dengan tetap berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Inovasi BUMD dalam memanfaatkan aset dan membuat terobosan untuk menyehatkan perusahaannya menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan 2027,” kata Eliawati dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan upaya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dilakukan secara terukur melalui sistem pemantauan digital sejak 2025.

“Setiap BUMD memiliki target dan tugas yang dipantau melalui dashboard. Dengan sistem ini, kita bisa memitigasi lebih cepat jika terjadi deviasi atau penyimpangan dari target yang ditetapkan,” ujar Eliawati.
Di sisi lain, menghadapi tantangan postur anggaran pada 2027, dia mengaku optimistis performa dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus membaik, terlebih dengan sinergi pembinaan yang semakin solid.

“Dengan peran Badan Pembina (BP) BUMD yang saat ini komunikasinya sangat bagus dengan teman-teman BUMD, kami optimistis kondisi di tahun 2027 akan jauh lebih baik,” tutur Eliawati.

Baca juga: Pramono sebut banyak aset Pemprov DKI belum dimanfaatkan maksimal

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta meminta agar seluruh BUMD menciptakan inovasi bisnis secara mandiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung pada suntikan modal lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Konkretnya, menggandeng pihak swasta untuk memaksimalkan potensi dan lahan-lahan kosong yang dimiliki BUMD,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

Menurut dia, ada banyak aset daerah yang masih belum tergarap optimal, di antaranya lahan kosong di PT Pembangunan Jaya Ancol dan sejumlah pasar di bawah naungan Perumda Pasar Jaya yang perlu revitalisasi, namun terkendala anggaran.

Untuk itu, Baco mengusulkan BUMD agar membuat skema kemitraan yang fleksibel dengan pihak swasta.

Meski demikian, dia menyadari kondisi perekonomian yang belum stabil dapat memberikan tantangan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta maupun dunia usaha.

Maka dari itu, Baco meminta kepada seluruh BUMD DKI agar memangkas birokrasi, termasuk dengan tidak menyulitkan aturan kerja sama.

Baca juga: DKI sebut GOR Bulungan salah satu aset yang bisa dioptimalisasi

Baca juga: Pramono siapkan pembiayaan kreatif untuk lahan eks kantor BPSDM

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.