Pemprov sebut pembangunan huntara di Aceh sudah mencapai 99 persen, - ANTARA News Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menyatakan bahwa progres pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk korban terdampak bencana hidrometeorologi telah mencapai 99 persen.

"Huntara sudah 99 persen. Saat ini Pemerintah Aceh fokus pada pembangunan hunian tetap (Huntap), termasuk pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan M Nasir dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sumatera bersama perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI serta kepala daerah terdampak lainnya, di Gedung Serbaguna kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

M Nasir menyebutkan, angka 99 persen pembangunan huntara tersebut terlihat dari jumlah yang telah terealisasi saat ini yaitu sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Maka dari itu, pemerintah Aceh kini mulai berfokus pada percepatan pembangunan hunian tetap

"Realisasi huntap saat ini masih berada di angka 3,6 persen atau baru terbangun 397 unit dari total kebutuhan yang mencapai 37.107 unit,” ujarnya.

Sedangkan sektor transportasi, Nasir menjelaskan, sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional kini telah berfungsi secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah juga sudah kembali difungsikan oleh masyarakat.

Terkait dukungan anggaran, Sekda Aceh menjelaskan bahwa realisasi keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) 2026 telah menyerap Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan penanganan, dimana sebanyak 353 paket (46,1 persen) diantaranya telah resmi memasuki pengerjaan fisik di lapangan.

“Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun (41,48 persen),” katanya.

Pemerintah Aceh, lanjut Nasir, telah mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah.

Diantaranya, penguatan anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar berbagai program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan. Kemudian, mendorong pemulihan konektivitas dan efektivitas koordinasi antarlembaga.

Selain itu, mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di 10 kabupaten/kota terdampak demi memulihkan akses ekonomi masyarakat.

Usulan tersebut mencakup 10 ruas jalan prioritas yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.

“Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” ujar Nasir.

Pemerintah Aceh berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Sehingga proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah.

Langkah ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Nasir juga menyarankan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap K/L agar setiap kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan akuntabel.

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian M Nasir.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M Ifdhal

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.