Pengamat soal "Kabinet Bayangan" sebuah gagasan dan ide lebih dibutuhkan

Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Hendri Satrio alias Hensa menilai masyarakat lebih membutuhkan tokoh atau kelompok yang konsisten menelurkan ide, bukan sekadar kritikus yang bergantung pada momentum kebijakan penguasa.

Hensa menanggapi perihal inisiatif sejumlah akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang baru-baru ini membentuk "Kabinet Bayangan".

"Secara konseptual istilah "Kabinet Bayangan" justru mengecilkan potensi kelompok masyarakat sipil itu sendiri. Nama tersebut dinilai secara tidak langsung menunjukkan keterbatasan karena sifat dasar sebuah bayangan yang hanya bisa pasrah mengikuti objek aslinya," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia tidak menampik bahwa di beberapa negara demokrasi, keberadaan shadow cabinet adalah hal yang lumrah untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, ia menilai adopsi nama tersebut oleh masyarakat sipil di Indonesia saat ini justru bisa menjadi bumerang.

"Pada prinsipnya, saya melihat 'Kabinet Bayangan' ini justru secara tidak langsung mengakui bahwa mereka tidak punya agenda sendiri. Mereka seolah memposisikan diri hanya untuk bereaksi terhadap kebijakan penguasa," kata Hensa.

"Kalau pemerintah diam, ya bayangannya ikut diam. Ini kan repot kalau niatnya mau menjadi kelompok penekan atau alternatif kebijakan bagi masyarakat," kata dia melanjutkan.

Hensa menyarankan jika kelompok tersebut memang berniat menghadirkan alternatif kebijakan yang segar dan berani, mereka seharusnya lebih percaya diri dalam merumuskan nama pergerakan.

Hensa pun mengingatkan bahwa kelompok politik atau sipil yang terlalu reaktif berisiko kehilangan kredibilitas.

"Bayangan itu tidak abadi. Begitu cahayanya pindah atau meredup, bayangannya hilang. Makanya kalau mau punya nama besar dan dipercaya publik, jangan cuma jadi bayangan, jadilah sumber cahaya itu sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghormati langkah pengawasan publik yang dilakukan oleh lembaga kredibel, masukan dari masyarakat, dan media serta inisiatif "Kabinet Bayangan" yang dilakukan para pemuda.

"Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," ujar Gibran dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7).

Baca juga: Pengamat menilai Indonesia perlu ubah dinamika di Dewan Perdamaian Gaza

Dia mengatakan dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Pada Jumat (17/7), koalisi masyarakat mengumumkan inisiatif "Kabinet Bayangan" yang terdiri atas 15 individu berasal dari akademisi, aktivis sampai dengan peneliti. Masing-masing dari tokoh tersebut membidangi sektor tertentu yang serupa dengan Kabinet Merah Putih.