Pertama dalam Sejarah, Wali Kota Cuti Melahirkan-Jadi Kontroversi

Jakarta, CNBC Indonesia - Wali Kota Yawata, Jepang, Shoko Kawata, resmi mencetak sejarah sebagai wali kota petahana pertama di negara itu yang mengambil cuti melahirkan. Keputusan yang mulai berlaku pada Senin tersebut memicu perdebatan di Jepang, mulai dari dukungan atas hak perempuan hingga kritik terkait status dan gaji kepala daerah selama menjalani cuti.

"Saya sendiri sangat terkejut mengetahui bahwa saya adalah wali kota pertama yang mengambil cuti melahirkan. Hal itu membuat saya menyadari bahwa sampai sekarang belum banyak perempuan muda, atau perempuan pada umumnya, yang menjadi wali kota," kata Kawata, seperti dikutip Reuters, Senin (20/7/2026).

Kawata, yang memimpin Kota Yawata di Jepang bagian barat dengan populasi sekitar 69.000 jiwa, telah berencana membangun keluarga sejak terpilih sebagai wali kota perempuan termuda di Jepang pada 2023 dalam usia 33 tahun.

Namun, tidak seperti pegawai pemerintah kota yang berhak atas cuti melahirkan selama 16 minggu, tidak ada aturan khusus yang mengatur cuti bagi seorang wali kota. Karena itu, ia harus menyusun mekanisme cutinya sendiri.

Menjelang masa cuti, Kawata tetap menjalankan agenda publik. Salah satu kegiatan terakhirnya adalah mengikuti prosesi Festival Taiko di Yawata pada Jumat. Berbeda dari tradisi yang mengharuskan wali kota mengangkat mikoshi atau kuil Shinto portabel, Kawata yang tengah hamil tua hanya berjalan mengikuti iring-iringan di belakangnya.

Menurut Kawata, Jepang masih membutuhkan reformasi besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah bagi perempuan, terutama bagi mereka yang menduduki posisi kepemimpinan. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mengatasi krisis demografi akibat rendahnya angka kelahiran.

"Orang-orang berbicara tentang kesetaraan gender dan reformasi gaya kerja, tetapi kita perlu membangun masyarakat di mana orang-orang, di semua profesi, termasuk mereka yang berada dalam peran kepemimpinan, tidak ragu untuk memiliki anak. Jika tidak, saya percaya penurunan populasi yang berkelanjutan akibat penurunan angka kelahiran, serta dampaknya terhadap ekonomi, tidak dapat dihindari," ujar Kawata.

Meski mendapat dukungan luas dari warga dan rekan-rekannya di pemerintahan, Kawata mengaku kecewa dengan gelombang kritik di media sosial yang muncul setelah pemberitaan mengenai cutinya menjadi sorotan internasional. Bayinya diperkirakan lahir pada September mendatang.

"Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal saya hanya mengetahui saya dari pemberitaan tentang cuti melahirkan. Beberapa mengkritik saya secara daring dengan mengatakan saya tidak bekerja dan hanya menjabat untuk mengambil cuti. Itu sangat mengecewakan," katanya.

Sebagian besar warga Yawata yang diwawancarai mendukung keputusan tersebut. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan kebijakan yang memungkinkan Kawata tetap menerima gaji penuh selama menjalani cuti melahirkan.

"Saya seorang perempuan dan juga pernah melahirkan. Menurut saya, sebagai hak perempuan, dia memang harus bisa mengambil cuti melahirkan. Namun, soal gaji, saya tidak setuju jika dia tetap menerima 100% gaji selama cuti," ujar warga Yawata, Chie Fujita.

Perdebatan ini kembali menyoroti isu kesenjangan gender di Jepang. Meski negara tersebut baru memiliki perdana menteri perempuan pertama tahun lalu, representasi perempuan dalam politik masih tergolong rendah.

Dalam laporan terbaru World Economic Forum, Jepang menempati peringkat ke-118 dari 148 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender, sementara untuk indikator pemberdayaan politik berada di posisi ke-125.

(tfa/luc)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]