Pigai Bongkar Maksud Kritik Prabowo soal Pakar

Rabu, 23 September 2026 - 00:50 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik fenomena sejumlah pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pakar.

Baca Juga

Pigai menegaskan, kritik tersebut tidak ditujukan kepada seluruh ilmuwan maupun ahli. Menurut dia, yang menjadi sorotan adalah orang-orang yang menyandang status intelektual atau pakar, tetapi sekaligus menjalankan berbagai peran dan kepentingan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, dirinya sebagai buzzer, dirinya sebagai influencer, dirinya sebagai haters, dirinya sebagai pendukung A, pendukung B, dirinya sebagai kelompok kepentingan," ujar Pigai dikutip, Rabu, 23 September 2026.

Baca Juga

Pigai menyebut fenomena tersebut terlihat di media sosial. Seseorang dengan latar belakang keilmuan tertentu bisa disebut sebagai pakar, tetapi pada saat yang sama memiliki posisi sebagai aktivis, partisan, influencer, maupun pendukung kelompok politik tertentu.

Menurut Pigai, kondisi itu perlu dibedakan dengan ilmuwan yang memberikan pandangan berdasarkan kapasitas keilmuannya.

Baca Juga

"Jadi tidak semua. Yang tadi saya bilang, ada salah satu, di mana-mana disebut memang dia profesor, doktor bidang hukum tata negara. Tapi dia menteri dulu, setelah itu anggota DPR RI partai politik, setelah itu jadi pimpinan lembaga tinggi negara, setelah itu jadi aktivis, setelah itu jadi calon pimpinan negara, setelah itu sekarang pengelola sosial media," kata dia.

Pigai kemudian mengaitkan fenomena tersebut dengan buku The Death of Expertise karya Tom Nichols. Buku tersebut membahas persoalan ketika otoritas keahlian berhadapan dengan perdebatan publik dan perkembangan media sosial.

"Yang dikritik Presiden adalah pakar post-truth yang membungkam, membenamkan kebenaran. Pakar post-truth," ujar Pigai.

Ia mengatakan perkembangan internet dan media sosial membuat informasi serta pendapat dapat tersebar luas. Karena itu, menurut Pigai, masyarakat perlu memahami kapasitas seseorang ketika tampil sebagai narasumber.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Jadi tolong dipahami, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu tidak semua. Ya. Tidak semua. Tapi para pakar-pakar tersebut, mereka main gitu," katanya.

Pigai juga memberikan sejumlah contoh sejarah terkait perdebatan keilmuan dan kebijakan publik. Namun, contoh dan angka yang disampaikan dalam forum tersebut tidak disertai rincian sumber dalam pernyataan yang disampaikan.

Halaman Selanjutnya

Pigai menegaskan kritik terhadap fenomena tersebut tidak berarti pemerintah menolak ilmu pengetahuan atau kepakaran. Menurut dia, pemerintah tetap membutuhkan masukan dari ilmuwan dan ahli dalam penyusunan kebijakan.