Pimpinan DPRD Jabar tolak wacana SPP sekolah negeri dihidupkan lagi - ANTARA News Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan pihaknya menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri dan mendesak pemerintah untuk tetap menjamin hak masyarakat atas pendidikan gratis 12 tahun.

Penolakan keras ini merespons adanya usulan penarikan iuran yang direncanakan menyasar orang tua siswa dalam kategori status sosial ekonomi desil 6 hingga desil 10. Pendekatan tersebut dinilai tidak tepat karena data kesejahteraan masyarakat di lapangan masih menyisakan banyak persoalan validitas.

"Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Terlebih faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data," ujar Ono Surono di Bandung, Jumat.

Oleh karena itu, DPRD Jabar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengoptimalkan serapan APBD demi memenuhi seluruh kebutuhan operasional, sarana prasarana sekolah negeri, hingga pemenuhan kesejahteraan guru tanpa sedikit pun membebankan biaya kepada kantong masyarakat.

"Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Ono.

Selain menuntut komitmen penuh pada sekolah negeri, politikus tersebut juga mendorong pemprov untuk memperbesar porsi bantuan dan insentif bagi sekolah swasta. Langkah ini krusial agar sekolah swasta bisa ikut mendongkrak kualitas fasilitas belajar tanpa harus mencekik para wali murid dengan biaya tinggi.

Melalui penegasan ini, Ono berharap wacana penarikan SPP tersebut segera dihentikan dan tidak berlanjut menjadi kebijakan resmi.

"Saya berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak diteruskan. Yang lebih penting adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat," ucap Ono.

Pewarta: RPG
Editor : Ricky Prayoga

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.