Postur APBD NTB 2027 diproyeksikan tembus Rp6,2 triliun

Mataram (ANTARA) - Postur Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rancangan APBD Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2027 diproyeksikan tembus Rp6,2 triliun seiring naiknya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 20,01 persen.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mengatakan struktur fiskal NTB pada 2027 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Hal ini ditandai dengan lonjakan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja yang terukur.

"Intinya KUA-PPAS RAPBD 2027 mencakup tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah," ujarnya pada rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa.

Ia mengakui dalam rancangan APBD 2027 di sektor pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,69 persen jika dibandingkan dengan target APBD 2026 yang berada di angka Rp5,6 triliun.

"Lonjakan pendapatan ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu pendapatan daerah, transfer pusat dan lain-lain pendapatan yang sah," kata Wagub NTB.

Pada pendapatan asli daerah (PAD), ditargetkan naik 3,44 persen menjadi Rp3,12 triliun lebih, dari yang sebelumnya Rp3,02 triliun lebih di APBD 2026. Ada pun, pendapatan transfer menjadi motor penggerak utama alami kenaikan 20,01 persen, melonjak dari Rp2,48 triliun menjadi Rp2,98 triliun.

"Untuk lain-Lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan tipis 0,10 persen menjadi Rp114,12 miliar lebih dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp114,01 miliar lebih," ujarnya.

Menurutnya, sejalan dengan naiknya pendapatan, alokasi belanja daerah di rancangan APBD 2027 juga ditargetkan lebih ekspansif, namun tetap terukur demi stimulus perekonomian NTB.

Ada pun, total belanja daerah direncanakan Rp6,06 triliun lebih. Angka ini bertambah sekitar Rp300 miliar lebih atau meningkat 5,70 persen dibandingkan pagu anggaran APBD 2026 sebesar Rp5,73 triliun lebih.

"Kenaikan yang proporsional ini mengindikasikan komitmen daerah untuk menjaga efisiensi fiskal di tengah peningkatan pendapatan," ucap Dinda sapaan Wagub NTB.

Ia menyebutkan dalam rancangan KUA-PPAS 2027 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp162 miliar lebih. Angka surplus tersebut dialokasikan secara cermat untuk menutupi pembiayaan neto.

Ada pun, komponen pembiayaan dari penerimaan pembiayaan SILPA mencapai Rp10 miliar, untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemda mencapai Rp50 Miliar. Untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo mencapai Rp122 miliar lebih.

Ia berharap melalui rancangan tersebut struktur APBD 2027 tidak hanya sehat secara angka, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTB.

"Nantinya, rancangan KUA-PPAS ini selanjutnya akan dibahas secara mendalam bersama DPRD Provinsi NTB untuk disepakati menjadi pedoman penyusunan RAPBD 2027 yang definitif," katanya.

Anggota Komisi III DPRD NTB Muhammad Aminurlah mengapresiasi penyerahan KUA-PPAS kali bisa disampaikan tepat waktu. Ia pun mengaku bersyukur pada postur pendapatan daerah dalam rancangan kali ini mengalami tren kenaikan dari kisaran Rp5,8 triliun menjadi Rp6,2 triliun.

Meski demikian, ia memberikan catatan tebal pada sektor optimalisasi aset daerah. Dia menyebutkan ada ketimpangan serius pada realisasi retribusi pemanfaatan aset, salah satunya di kawasan wisata Gili.

"Dari target sektor retribusi pemanfaatan aset sebesar Rp139 miliar, saat ini baru terealisasi sekitar 2 persen. Ini yang mengganggu performa PAD kita," terangnya.

Untuk itu, ia mendesak eksekutif untuk segera mengambil langkah luar biasa dan melakukan tindakan tegas guna mengurai sumbatan pengelolaan aset tersebut.

Menurutnya, kenaikan pendapatan di RAPBD 2027 ini juga membuka peluang penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemprov NTB. Namun, ia mengingatkan pemberian TPP ke depan wajib diperketat berdasarkan indikator kinerja yang objektif, bukan sekadar pemenuhan absensi.

"Jangan sampai orang yang cuma datang, absen, lalu pulang tanpa kejelasan kerja malah dapat TPP besar. Harus dinilai kinerja-nya secara adil," katanya.