PPMHKP dan BPOM Padang Perkuat Pengawasan Mutu Pangan Perikanan di Sumbar

Padang (ANTARA) - Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Padang berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang untuk memperketat pengawasan keamanan dan mutu pangan hasil perikanan di wilayah Sumatera Barat.

“Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama di tingkat pusat, sehingga di daerah kita menyepakati rencana aksi yang akan dilakukan di wilayah Sumbar,” kata Kepala PPMHKP Padang Dudung Daenuri di Padang, Jumat.

Dudung mengatakan terdapat lima ruang lingkup kolaborasi yang akan dilakukan PPMHKP dengan sejumlah Loka POM di Ranah Minang untuk tahun 2026 dan 2027.

“Ada lima ruang lingkup yang kami kolaborasikan, salah satunya pengawasan bersama terhadap produksi dan peredaran pangan bersumber dari hasil kelautan dan perikanan," kata dia.

Terkait pengawasan di lapangan, PPMHKP telah menyasar pasar tradisional dan modern seperti Pasar Lubuk Buaya dan Suzuya, dengan hasil pengujian sampel ikan yang sejauh ini terpantau aman dari cemaran mikrobiologi maupun formalin.

Selain pengawasan, lingkup lainnya yang disepakati meliputi pengujian laboratorium pangan secara silang, pendampingan pelaku UMKM.

Selanjutnya kesepakatan untuk berbagi data atau informasi, serta diseminasi edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Jadi PPMHKP dan BPOM juga sepakat akan mendampingi UMKM perikanan untuk naik kelas, seperti mendapatkan izin edar, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), hingga persiapan ekspor,” kata dia.

Kepala BPOM di Padang, Irwan, menyambut positif sinergi tersebut di tengah tantangan pengawasan pangan yang semakin kompleks dan perlunya efisiensi anggaran negara.

Irwan menegaskan bahwa kesepakatan yang telah ditandatangani harus direalisasikan secara konkret di lapangan.

"Penandatanganan rencana aksi akan kita laksanakan, namun yang lebih penting implementasinya dilakukan," tegas Irwan.

Irwan juga mendorong agar kolaborasi pengawasan mutu pangan ini disinergikan dengan program prioritas pemerintah saat ini, salah satunya adalah pemenuhan standar gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pihaknya berharap kolaborasi ini tidak sekadar mengejar target kuantitas penyelesaian dokumen kerja sama, melainkan berfokus pada kualitas implementasi yang memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat di Sumatera Barat.