Presiden Lebanon Tidak akan Mundur dari Negosiasi dengan Israel

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Lebanon Joseph Aoun, Jumat (10/7), mengatakan bahwa dia tidak akan membatalkan keputusannya untuk melanjutkan negosiasi dengan Israel, menurut pernyataan dari kepresidenan.

Aoun menyampaikan pernyataan tersebut selama pertemuan di Istana Kepresidenan di Baabda, Beirut timur, dengan delegasi dari blok parlemen Pasukan Lebanon yang dipimpin oleh ketua partai Samir Geagea.

"Mengapa rakyat Lebanon harus terus membayar harga untuk perang yang dipicu atas perintah aktor eksternal dan untuk kepentingan mereka?", tanya Aoun.

"Saya jamin bahwa saya tidak akan mundur dari keputusan untuk bernegosiasi yang telah saya ambil," kata Aoun.

"Saya juga menegaskan bahwa semua posisi saya mencakup penjelasan kepada rakyat Lebanon tentang pentingnya jalan yang kita tempuh dan komitmen Lebanon terhadap kedaulatannya di setiap langkah yang kita ambil," katanya lagi.

Aoun mengatakan kritik terhadap negosiasi langsung dengan Israel "tidak layak ditanggapi," seraya mencatat bahwa Lebanon telah melakukan negosiasi langsung dengan Israel lebih dari satu kali, dimulai pada 1949.

BACA JUGA:

Dia mengatakan perjanjian kerangka kerja yang diusulkan akan memulihkan hak-hak Lebanon "melalui jalur diplomatik" jika Israel mematuhi ketentuan-ketentuannya dan perjanjian tersebut berhasil diimplementasikan.

"Semua kritik yang menargetkan jalur ini berasal dari keinginan untuk mengembalikan isu Lebanon menjadi kartu di tangan Iran," tambahnya.

Jalur negosiasi telah menuai kritik dari Hezbollah dan kekuatan politik Lebanon lainnya, yang berpendapat bahwa perjanjian kerangka kerja yang diusulkan terutama melayani kepentingan Israel dan bahwa negosiasi apa pun dengan Israel harus tetap tidak langsung.

Sekretaris Jenderal Hezbollah Naim Qassem, Rabu (8/7), mengatakan bahwa perjanjian tersebut "sepenuhnya untuk kepentingan Israel" dan mendesak Aoun untuk mengadopsi negosiasi tidak langsung.

Pada Selasa (7/7), pemimpin Druze Walid Jumblatt menggambarkan perjanjian kerangka kerja tersebut sebagai "perjanjian sepihak yang dipaksakan oleh Israel," menambahkan bahwa perdamaian dengan Israel "tidak mungkin."

Lebanon dan Israel menandatangani perjanjian kerangka kerja yang disponsori AS pada 26 Juni, yang mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon, dimulai dengan dua zona percontohan yang tidak ditentukan.