Purbaya tanggapi pandangan fraksi DPR RI soal RAPBN 2027 - ANTARA News Gorontalo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan.

Ia menegaskan, RAPBN 2027 dirancang untuk tetap mendukung agenda pembangunan nasional di tengah gejolak perekonomian global.

“APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra yang mendorong agar belanja negara diarahkan secara lebih selektif kepada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat, Purbaya mengatakan hal tersebut telah dirumuskan dalam RAPBN 2027.

Sejumlah program mencakup percepatan peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, serta percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah.

Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembelajaran melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di bidang kesehatan, pemerintah akan memperluas akses layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan transformasi sistem kesehatan, optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan, serta revitalisasi rumah sakit.

Pemerintah juga akan memperkuat program perlindungan sosial (perlinsos) untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

“Pemerintah juga akan menyediakan rumah murah, melakukan renovasi rumah dengan sanitasi yang baik, serta menata permukiman dan lingkungan,” ujar Menkeu.

Sementara menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Purbaya mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran.

“Pemerintah akan terus menguatkan sinergi fiskal antara pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” katanya.

Adapun Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi domestik sekaligus meningkatkan penerimaan perpajakan.

Menanggapi hal itu, Bendahara Negara menyampaikan pemerintah akan meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan guna menyediakan ruang fiskal.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia (SDM), peningkatan kepatuhan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta penyempurnaan sistem Coretax, CEISA, dan SIMBARA, termasuk melalui program bersama lintas instansi.

Selain itu, pemerintah akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga.

DPR RI kemudian menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027.

Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Inflasi pada 2027 ditargetkan terjaga pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan sebesar 75 dolar AS per barel. Sementara itu, lifting minyak ditargetkan mencapai 610.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 954.000 barel setara minyak per hari.

Dari sisi target pembangunan, tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan turun menjadi 6,0-6,5 persen, dibandingkan target APBN 2026 sebesar 6,5-7,5 persen. Penurunan tersebut diharapkan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan pelaksanaan APBN yang efektif.

Tingkat pengangguran terbuka pada 2027 juga ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen, dibandingkan target 2026 sebesar 4,44-4,96 persen.

Selain itu, rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367 dari target 2026 sebesar 0,377-0,380. Indeks modal manusia juga ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Purbaya tanggapi pandangan fraksi DPR RI soal RAPBN 2027

Pewarta: Bayu Saputra
Editor : Debby H. Mano

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.