Mohammad Ayub Mirdad : Riyadh di Antara Dua Kekalahan - Opini Katadata.co.id
Dalam beberapa pekan terakhir, dilema Riyadh berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Serangan rudal dan drone Houthi terhadap wilayah dan kepentingan Arab Saudi semakin meningkat. Pada 10 Oktober, serangan terhadap Bandara Internasional Riyadh dilaporkan menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Eskalasi ini berlangsung ketika Saudi dan sekutunya telah melancarkan operasi militer untuk merebut kembali wilayah di sekitar Bab al-Mandab, jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.
Yang runtuh bersama eskalasi ini bukan hanya infrastruktur energi, tetapi juga asumsi bahwa gencatan senjata de facto yang bertahan sejak 2022 masih cukup untuk menjaga konflik Saudi-Houthi tetap terkendali. Riyadh kini berdiri di persimpangan yang tidak menawarkan jalan aman: memperluas serangan dan mempertaruhkan proyek transformasi ekonominya, atau menahan diri dan mempertaruhkan wibawanya sebagai kekuatan regional.
Pilihan pertama punya harga yang jelas. Vision 2030—proyek ambisius Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk melepaskan Arab Saudi dari ketergantungan minyak, dibangun di atas satu prasyarat mutlak: stabilitas yang bisa dipercaya investor asing.
Perang yang berkepanjangan akan memaksa Riyadh mengalihkan perhatian, sumber daya, dan anggaran dari transformasi ekonomi menuju kebutuhan pertahanan. Kembali berperang penuh melawan Houthi berarti mengorbankan dua taruhan strategis jangka panjang demi respons jangka pendek.
Namun, membalas pun bukan tanpa ongkos. Serangan terhadap wilayah dan infrastruktur Saudi yang tidak mendapatkan respons tegas akan mengirim sinyal ke seluruh kawasan: Arab Saudi, meski memiliki kemampuan militer besar, tidak lagi bisa—atau tidak lagi mau—mempertaruhkan kekuatannya untuk melindungi wilayah dan kepentingan strategisnya sendiri.
Inilah paradoksnya: semakin besar ancaman terhadap deterrence Saudi, semakin besar pula tekanan untuk menggunakan kekuatan; tetapi semakin besar penggunaan kekuatan, semakin besar pula risiko bahwa Saudi kembali terperangkap dalam perang Yaman.
Di titik inilah letak dilema sesungguhnya. Riyadh tidak sedang memilih antara menang dan kalah, melainkan antara dua bentuk kekalahan yang berbeda kecepatannya. Perang yang kembali membesar adalah kekalahan cepat, dengan kerugian ekonomi dan reputasi yang langsung terlihat dalam hitungan bulan.
Menahan diri adalah kekalahan lambat, berupa erosi kredibilitas yang baru terasa dampaknya bertahun-tahun kemudian. Ketika lawan semakin berani menguji batas dan sekutu mulai mempertanyakan kemampuan Riyadh menyediakan keamanan regional.
Sejarah memberi Riyadh pelajaran pahit soal ini. Serangan Houthi ke fasilitas Abqaiq-Khurais pada 2019 sempat melumpuhkan sebagian besar kapasitas produksi minyak Saudi. Namun, respons yang diambil kala itu relatif terbatas.
Eskalasi 2026 menunjukkan bahwa jeda tersebut tidak menghasilkan penyelesaian politik yang kokoh. Medan persaingan kini meluas hingga kawasan Bab al-Mandab. Pasukan pemerintah Yaman yang didukung Saudi dilaporkan merebut kembali sejumlah wilayah pesisir dari Houthi pada awal Oktober. Namun, perkembangan teritorial itu belum dengan sendirinya menjamin keamanan jalur pelayaran maupun mengakhiri kemampuan Houthi menyerang wilayah Saudi.
Dilema ini juga tidak berhenti di batas wilayah Saudi. Uni Emirat Arab dan Bahrain, dua sekutu yang sama-sama pernah menjadi sasaran Houthi, turut mengamati bagaimana Riyadh merespons. Bukan sekadar sebagai simpati sesama korban, melainkan sebagai indikator apakah payung keamanan kolektif Teluk masih berfungsi.
Yang membuat kalkulasi kali ini lebih rumit dibanding 2019 adalah konteks regional yang jauh lebih berbahaya. Perang Iran-AS telah meningkatkan tekanan terhadap kawasan, sementara gangguan di Selat Hormuz membuat Bab al-Mandab semakin strategis.
Riyadh tidak lagi menghadapi satu krisis yang bisa dikelola secara terpisah, melainkan beberapa titik tekanan yang saling memperkuat: Iran dan Hormuz di satu sisi, Houthi dan Bab al-Mandab di sisi lain. Jika jalur Hormuz dan Bab al-Mandab sama-sama terganggu, tekanan terhadap ekspor energi dan perdagangan global dapat meningkat.
Bagi Indonesia, dilema ini bukan sekadar tontonan geopolitik jauh. Ratusan ribu jamaah umrah dan haji Indonesia setiap tahun bergantung pada stabilitas Arab Saudi. Sementara gangguan di Laut Merah dan Bab al-Mandab juga berpotensi memengaruhi pelayaran, energi, dan rantai pasok global.
Jika Riyadh memilih eskalasi penuh, risiko keamanan bagi warga dan jamaah Indonesia di kawasan akan meningkat. Bagi Indonesia, kepentingannya bukan mendukung eskalasi salah satu pihak, melainkan memastikan keselamatan warga negara, kelancaran jalur perdagangan, dan stabilitas kawasan yang menopang kepentingan ekonominya.
Yang pasti, dunia sedang menyaksikan sebuah kerajaan yang selama ini dikenal karena kalkulasi hati-hatinya, kini dipaksa bergerak dari sekadar mengelola konflik menuju perang terbuka kembali. Pertanyaannya bukan lagi apakah Riyadh akan merespons, tetapi seberapa jauh ia bersedia pergi untuk memulihkan deterrence tanpa menghancurkan stabilitas yang justru menjadi fondasi Vision 2030.
Sebab, bagi Riyadh, keberhasilan merebut wilayah atau menghancurkan sasaran militer belum tentu berarti kemenangan strategis. Kemenangan sesungguhnya adalah membuat ancaman terhadap kerajaan dan kepentingannya berkurang tanpa mengorbankan masa depan ekonominya.
Apa pun pilihan yang diambil, konsekuensinya tidak akan berhenti di perbatasan Saudi. Ia akan menjalar ke Teluk, Bab al-Mandab, jalur pelayaran global, dan jutaan warga negara lain, termasuk Indonesia, yang kepentingannya bergantung pada kestabilan kawasan yang kembali berada di ambang perang.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.