Sambangi warga desa di Kotim, Legislator Kalteng janji perjuangkan aspirasi

Selasa, 25 Agustus 2026 14:55 WIB

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Hafid saat menyerap aspirasi warga dan pemerintah Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Senin (24/8/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Hafid berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan warga desa di Kabupaten Kotawaringin Timur kepadanya saat reses.

"Aspirasi masyarakat jangan berhenti menjadi catatan reses. Harus kita petakan kewenangannya, kita perjuangkan dan kita kawal agar memiliki peluang masuk dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan,” kata Abdul Hafid di Sampit, Selasa.

Legislator Kalteng dari daerah pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini kembali melakukan reses. Kali ini dia mendatangi Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan aparatur setempat, Senin (24/8).

Persoalan infrastruktur, air bersih, penguatan ekonomi warga hingga kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi aspirasi utama warga. Sedikitnya tujuh aspirasi prioritas disampaikan warga untuk diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan.

Tujuh usulan itu meliputi bantuan bibit ikan, peningkatan Jalan Batanggang, peningkatan jembatan di Jalan Swadaya, pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran, pembangunan titik-titik sumur bor untuk antisipasi kebakaran, perluasan jaringan pipa PDAM ke wilayah yang belum terlayani, serta penyediaan sarana air bersih.

Abdul Hafid mengatakan seluruh aspirasi tersebut akan dipetakan berdasarkan skala prioritas dan kewenangan pemerintah, sehingga jelas mana yang dapat ditangani pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun diperjuangkan melalui program pemerintah pusat.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena persoalan di desa tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu perangkat daerah atau satu sumber anggaran. Sinkronisasi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan pusat diperlukan agar usulan masyarakat tidak tumpang tindih sekaligus mempunyai peluang lebih besar untuk direalisasikan.

Dari tujuh aspirasi tersebut, pengadaan perlengkapan pemadam serta pembangunan sumur bor memiliki urgensi tersendiri sebagai bagian dari mitigasi karhutla.

Baca juga: Cegah kebakaran, DPRD Kalteng minta instalasi listrik gedung tua diperiksa

Peralatan berupa selang, alkon, sepatu dan perlengkapan keselamatan dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran. Sementara sumur bor diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber air di lokasi yang rawan kebakaran.

“Penanganan akan jauh lebih efektif apabila desa mempunyai peralatan dan sumber air yang memadai. Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat dari tingkat desa,” ujarnya.

Persoalan air bersih dan perluasan jaringan PDAM juga menjadi perhatian. Warga berharap kawasan Desa Telaga Baru yang belum terjangkau perpipaan dapat memperoleh pelayanan secara bertahap.

Politisi muda yang merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Kotawaringin Timur ini menilai akses air bersih bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat.

“Wilayah yang belum mendapatkan pelayanan perlu dipetakan secara jelas. Dari data tersebut kita dorong agar perluasan jaringan dan penyediaan air bersih dapat masuk dalam prioritas pembangunan,” katanya.

Warga juga mengusulkan peningkatan Jalan Batanggang dan jembatan di Jalan Swadaya. Menurut Abdul Hafid, pembangunan jalan dan jembatan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat sekaligus aktivitas ekonomi.

Infrastruktur yang baik akan memperlancar akses warga, distribusi hasil usaha serta membuka konektivitas antarkawasan. Karena itu, usulan pembangunan infrastruktur harus dilihat berdasarkan manfaat dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Baca juga: DPRD Kalteng dukung penguatan penanggulangan karhutla di Kotim

Sementara bantuan bibit ikan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi kegiatan ekonomi produktif. Namun Abdul Hafid menekankan bantuan tersebut perlu diarahkan kepada kelompok penerima yang jelas serta disertai pembinaan agar tidak berhenti pada penyerahan bantuan semata.

“Program pemberdayaan harus menghasilkan nilai ekonomi. Bantuan harus tepat sasaran, kelompoknya jelas dan ada keberlanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, reses tersebut turut dihadiri Kepala Desa Telaga Baru Nur Firmansyah, Ketua dan anggota BPD, LPMD, para ketua RT serta masyarakat. Abdul Hafid juga didampingi Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dari Dapil I Mentawa Baru Ketapang, M Kurniawan Anwar.

Abdul Hafid menegaskan reses merupakan bagian penting dari fungsi representasi DPRD karena menjadi jalur untuk membawa persoalan konkret masyarakat ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.

“Keberhasilan reses bukan diukur dari banyaknya usulan yang dicatat. Ukurannya adalah seberapa jauh aspirasi itu dapat diperjuangkan, dikawal dan akhirnya menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah desa juga didorong menyusun skala prioritas, data pendukung serta kelengkapan administrasi setiap usulan. Dokumen yang kuat diperlukan agar aspirasi masyarakat memiliki dasar perencanaan yang jelas ketika dibahas bersama pemerintah daerah.

Bagi Abdul Hafid, reses di Telaga Baru harus menjadi titik awal proses pengawalan. Setelah aspirasi dihimpun, langkah berikutnya adalah memilah kewenangan, menentukan prioritas, menghubungkannya dengan perangkat daerah terkait serta mengawal agar kebutuhan masyarakat memperoleh ruang dalam kebijakan pembangunan.

“Yang terpenting bukan berapa banyak aspirasi yang kita bawa pulang, tetapi berapa banyak yang dapat kita perjuangkan menjadi program nyata. Reses harus menghadirkan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” demikian Abdul Hafid.

Baca juga: DPRD Kalteng soroti layanan dasar sebagai penopang ekonomi di DAS Barito

Baca juga: DPRD Kalteng nilai sinergi lintas sektor penting hadapi tantangan daerah

Baca juga: DPRD Kalteng nilai harga karet Rp15 ribu kembali gairahkan semangat petani

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.