Soal rekening massal, Airlangga sebut 74 juta orang belum punya akun - ANTARA News Gorontalo

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan sekitar 74 juta penduduk yang berusia di bawah 17 tahun belum memiliki rekening sehingga pemerintah tengah mendorong pembukaan rekening agar kepemilikannya merata bagi seluruh warga negara.

Ia menambahkan bahwa apabila dana yang diberikan pemerintah sebesar Rp50 ribu per akun per orang, maka total dana yang diperlukan menjadi sekitar Rp3,8 triliun.

“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis.

Airlangga menambahkan bahwa inisiatif ini akan segera dibahas kembali bersama Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong seluruh masyarakat aktif bertransaksi dengan memanfaatkan rekeningnya.

“Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI,” kata Airlangga.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi (TI) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), termasuk untuk mendukung digitalisasi di daerah dan sektor keuangan.

Menurutnya, salah satu hal yang dapat mempermudah digitalisasi keuangan adalah pemanfaatan identitas digital untuk proses know your customer (KYC) di perbankan. Dengan demikian, proses identifikasi nasabah tidak lagi dilakukan secara manual, seperti menggunakan fotokopi KTP, tetapi dapat dilakukan dengan teknologi face recognition yang disiapkan oleh Dukcapil.

Ia mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam memanfaatkan teknologi face recognition berbasis biometrik untuk melakukan identifikasi dalam waktu singkat. Teknologi tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung e-government.

Saat ini, tahap pertama pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui face recognition, jelas Tito, identitas seseorang dapat diketahui dalam hitungan detik ketika petugas berada di daerah.

Ia menambahkan bahwa data tersebut juga dapat dikombinasikan dengan sistem ATR/BPN untuk mengetahui kepemilikan tanah dan data kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan.

Dengan demikian, ketika identitas seseorang teridentifikasi melalui face recognition, data terkait kepemilikan kendaraan maupun tanah dapat langsung diketahui sehingga pemerintah dapat menentukan kelayakan penerima bantuan, termasuk berdasarkan desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.

Ia mengatakan bahwa pemanfaatan berbasis digital ID tersebut telah diuji coba di Banyuwangi.

Menurutnya, hasil uji coba menunjukkan bahwa hampir 70 persen penerima bantuan tidak tepat sasaran, sementara hampir 50 persen masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan justru belum menerima bantuan.

Tito mengatakan, kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi.

“Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga,” jelas dia.

Tito juga menjelaskan bahwa digitalisasi identitas semakin penting dalam perkembangan perbankan dan perdagangan daring.

Hal ini mengingat berbagai layanan online, termasuk e-commerce dan perdagangan digital, tidak lagi selalu meminta identitas secara manual berupa KTP, tetapi mulai menggunakan identitas digital.

“Sehingga digital identity dari e-KTP Dukcapil sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengembangan financial digitalization, digitalisasi bidang keuangan,” kata Tito.

Terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan, ia mengatakan pemerintah tengah mendorong agar seluruh masyarakat berusia 17 tahun ke atas memiliki rekening di perbankan.

Berdasarkan data yang disampaikan Danantara dan perbankan, sebut Tito, terdapat sekitar 170 juta penduduk yang telah memiliki rekening. Oleh karena itu, ia menyampaikan perlunya menggunakan data Dukcapil untuk melakukan pencocokan data tersebut.

Menurutnya, sekitar 98 persen penduduk Indonesia telah tercatat di Dukcapil, termasuk data wajah, sidik jari, retina mata, alamat, tempat tinggal, status, serta berbagai informasi profil lainnya. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyaringan secara cepat berdasarkan usia 17 tahun ke atas, termasuk hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Data tersebut kemudian dapat direkonsiliasi dengan data sekitar 170 juta penduduk yang telah memiliki rekening. Dengan proses tersebut, pemerintah dapat mengetahui secara by name by address masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening, sekaligus memetakan mereka berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota.

“Nah, inilah yang menjadi target dari upaya kita untuk membuat mereka untuk memiliki rekening, sehingga keuangan kita tidak lagi eksklusif, tapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang 17 tahun ke atas,” kata Tito.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Soal rekening massal, Airlangga sebut 74 juta orang belum punya akun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor : Debby H. Mano

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.