Stok blangko KTP-el di Mataram menipis

Mataram (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan, ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) saat ini dalam kondisi menipis atau terbatas sehingga layanan pencetakan diprioritaskan untuk yang mendesak.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Mataram Mansur di Mataram, Selasa, mengatakan, kondisi menipisnya stok blangko itu baru terjadi sejak satu minggu terakhir.

"Saat ini, sisa ketersediaan blangko KTP-el di bawah 100 keping," katanya.

Sementara dalam kondisi normal, permintaan pencetakan KTP-el di Kota Mataram dapat mencapai 100 hingga 200 keping per hari.

"Ketersediaan blangko kami saat ini sedang limit, karena itu, kami prioritaskan untuk pelayanan KTP-el bagi warga yang sifatnya sangat mendesak," katanya.

Dikatakan, tingginya permintaan blangko KTP-el tidak hanya terjadi di Mataram, melainkan merupakan fenomena nasional akibat beberapa faktor peningkatan pengurusan data kependudukan.

Seperti penerbitan untuk pemula saat memasuki tahun ajaran baru, terjadi peningkatan signifikan dari kalangan pelajar yang baru memasuki usia 17 tahun dan wajib ber-KTP.

Selain itu adanya penyesuaian data status pekerjaan pada dokumen kependudukan, seperti perubahan status dari pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi ASN.

Baca juga: Cakupan aktivasi IKD di Mataram 12.276 jiwa

"Termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), berubah status juga menjadi ASN agar seragam sesuai regulasi yang ada," katanya.

Mansur mengatakan, untuk mengatasi keterbatasan blangko tersebut, Dukcapil telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat.

Pihaknya telah mengajukan usulan permintaan blangko KTP-el yang biasanya berkisar antara 10.000 hingga 15.000 keping. Pasokan blangko baru tersebut diperkirakan akan tiba pada hari Jumat mendatang.

Baca juga: Layanan adminduk naik 100-200 persen selama SPMB

Guna menjaga kelancaran pelayanan selama masa transisi, Dukcapil memberikan pemahaman kepada masyarakat yang pengurusannya dapat ditunda sementara waktu.

"Sedangkan untuk layanan dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga, kartu identitas anak (KIA), akta kelahiran, dan dokumen lainnya, kami pastikan tetap berjalan lancar tanpa kendala," katanya.