Surati Gubernur, BPMA rekomendasikan gas Andaman untuk jargas hingga bangun industri di Aceh - ANTARA News Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) merekomendasikan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem untuk meminta kepada Menteri ESDM agar gas Andaman dapat dimanfaatkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga hingga pembangunan industri oleh Danantara di Aceh.

"Rekomendasi saya kepada pak Gubernur untuk minta ke pusat, satu minta jargas, kedua Danantara menjadikan KEK Arun benar-benar kawasan ekonomi, minta dibangun pabrik berbahan baku dan berbahan gas, dan percepatan CCS (Carbon Capture and Storage)," kata Kepala BPMA, Nasri Djalal, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Nasri Djalal saat mengisi diskusi publik "Sinergitas Pengembangan Blok Andaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Kemandirian Ekonomi Bangsa," yang digelar FISIP Universitas Syiah Kuala (USK), di Banda Aceh.

Nasri mengatakan, rekomendasi tersebut telah disampaikan secara resmi melalui suratnya kepada Muzakir Manaf beberapa waktu lalu. Langkah ini dilakukan demi pemanfaatan ekonomi dari temuan gas Andaman oleh Mubadala Energy.

Nasri menjelaskan, kegiatan usaha hulu migas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy di lepas pantai Andaman tersebut dilakukan dengan skema gross split. Artinya, seluruh biaya dan risiko ditanggung sendiri Mubadala Energy.

Sehingga, dengan sistem gross split tersebut, pemerintah tidak boleh campur tangan dalam operasi hulu migas mereka, skema ini berbeda dengan cost recovery (pemerintah bisa ikut campur).

Karena tidak dapat mencampuri, lanjut dia, maka pemerintah Aceh dapat mengambil manfaat dari sisi ekonominya, melalui berbagai kegiatan yang direkomendasikan tersebut.

Seperti diketahui, Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai (offshore) Blok Andaman. Kemudian, untuk target produksi Mubadala Energy pada tahapan awal ini sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).

Dari jumlah tersebut, baru sekitar 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN, sedangkan sisanya 140 MMSCFD belum ada kepastian pemanfaatannya.

Nasri menjelaskan, rekomendasi jaringan gas rumah tangga dari gas Di tersebut bisa diminta oleh Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM dengan skema APBN, meskipun kecil hanya sekitar 1 MMSCFD, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh.

Kedua, meminta pemerintah pusat melalui Danantara membuat kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun Lhokseumawe benar-benar dijadikan kawasan ekonomi.

Caranya, Danantara membantu membangun industri berbahan baku dan berbahan bakar gas. Terakhir, meminta percepatan percepatan CCS (Carbon Capture and Storage) atau green energi melalui Satgas hilirisasi kementerian.

"Bisa dibangun pabrik amonia, pabrik-pabrik kaca dan lainnya yang memang bahan bakunya gas atau bahan bakarnya gas. Sehingga serapan tadi (gas Andaman) bisa dialokasikan. Semua itu sudah kita sampaikan kepada Gubernur, karena secara aturan tidak boleh campur tangan, minta manfaat ekonominya dari situ," tegas Nasri.

Dalam kesempatan ini, dirinya kembali menegaskan bahwa jika ada memang ada industri yang mampu menyerap gas tersebut, pasti diberikan untuk Aceh karena posisinya lebih dekat ketimbang harus dibawa lewat jalur perpipaan ke pulau Jawa.

"Saya jamin kalau di Aceh ada industri yang siap menyerap, pasti dikasih ke Aceh. Saya jamin, karena yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi pasti akan melihat yang paling efektif," demikian Nasri Djalal.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M Ifdhal

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.