The PRAKARSA sebut ekonomi restoratif harus jadi pilihan utama

Jumat, 24 Juli 2026 15:25 WIB

Direktur Eksekutif The PRAKARSA Victoria Fanggidae. ANTARA/HO-PRAKARSA

Jakarta (ANTARA) - The PRAKARSA menyatakan, ekonomi restoratif harus menjadi pilihan utama dalam pembangunan nasional, karena dapat memulihkan ekosistem, memperkuat penghidupan masyarakat, dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Direktur Eksekutif The PRAKARSA Victoria Fanggidae menekankan bahwa ekonomi restoratif, yaitu model pembangunan yang menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan pemulihan lingkungan, bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

"Hal ini sejalan dengan UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030, komitmen Indonesia dalam Second NDC dan target FOLU Net Sink 2030, dan berbagai target capaian lainnya," kata Victoria dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Victoria juga menekankan bahwa temuan kunci riset ini menunjukkan bahwa ekonomi restoratif sangat bergantung pada kekuatan jaringan lintas pihak.

The PRAKARSA menilai Indonesia telah memiliki banyak inisiatif restoratif yang layak diperluas. Tantangan selanjutnya adalah memastikan negara tidak berhenti pada target dan komitmen, tetapi membangun kebijakan, pembiayaan, dan kelembagaan yang memungkinkan inisiatif lokal menjadi bagian nyata dari transformasi ekonomi nasional.

"Ekonomi restoratif harus menjadi agenda pembangunan yang mampu memulihkan alam, menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada aktivitas ekonomi ekstraktif," ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengingatkan pentingnya titik keseimbangan antara growth maniac (pertumbuhan ekonomi tanpa peduli dampak lingkungan) dan blind environmentalist (aktivitas lingkungan yang bersikap kaku atau fanatik tanpa mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi).

Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah titik terbaik antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tetapi juga keberlanjutan alam.

"Kita sekarang berada di fase kedua pembangunan (inkonvensional), di mana berbeda dengan fase pertama, tujuan kita adalah lebih ‘akrab’ dengan alam, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi," katanya lagi.

Direktur Bina Usaha dan Pemanfaatan Hutan, Kementerian Kehutanan Ilham mengatakan pemerintah melalui tengah menggencarkan proyek-proyek restorasi, misal rehabilitasi lahan kritis sebesar 12 juta hektare, Perhutanan Sosial (PS) sebesar 8,3 juta hektare, dan Hutan Adat sebesar 1,4 juta hektare, di luar dari Carbon Reduction sebesar 50 juta hektare.

"Nilai Ekonomi yang dapat dihasilkan sebesar 13,4 miliar ton CO2, dengan total potensi PNBP sebesar Rp2 Triliun," ujarnya pula.