Wagub Papua tekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan

Senin, 27 Juli 2026 15:34 WIB

Wakil Gubernur Provinsi Papua Aryoko A.F. Rumaropen saat foto bersama usai membuka Pelatihan Teknis PBJ level 1 bertempat Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua,Kota Jayapura, Senin (27/7). (ANTARA/HO- Pemprov Papua)

Jayapura (ANTARA) - Wakil Gubernur Provinsi Papua Aryoko A.F. Rumaropen menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Setiap rupiah yang dikelola melalui pengadaan barang dan jasa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya usai membuka Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) level 1 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Senin.

Menurut Aryoko, aparatur yang terlibat proses pengadaan dituntut memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kemampuan mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi.

"Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Dia menjelaskan, pelatihan teknis PBJ level 1 sangat penting dilakukan guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, khususnya memperdalam pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian proses pengadaan secara efektif dan efisien.

"Selain itu, pelatihan juga bertujuan meningkatkan kompetensi pengelolaan kontrak bersama penyedia barang dan jasa, serta memperkuat mitigasi risiko, pengawasan, dan pengendalian agar seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," katanya lagi.

Dia menambahkan penyelenggaraan pelatihan ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH).”

"Melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemerintah terus memperkuat misi membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, dan berintegritas," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari praktik korupsi, kolusi, konflik kepentingan, kompleksitas birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga perubahan regulasi yang dinamis.

"Oleh sebab itu, para peserta diharapkan menjadikan pelatihan ini tidak hanya sebagai sarana memperoleh sertifikat kompetensi, tetapi juga sebagai momentum membangun karakter aparatur yang jujur, profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik," katanya.