WANTRII: Adopsi AI di Industri Manufaktur Perlu Diimbangi Keamanan Siber |Republika Online
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di industri manufaktur perlu diimbangi dengan penguatan keamanan siber. Selain membuka peluang peningkatan produktivitas, pemanfaatan teknologi tersebut juga menghadirkan risiko serangan yang perlu diantisipasi sejak awal transformasi digital.
Ketua Dewan Transformasi Digital Industri Indonesia (WANTRII), Fadli Hamsani, mengatakan transformasi industri tidak lagi cukup diukur dari penggunaan teknologi. Industri perlu memastikan teknologi yang diterapkan memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing, sekaligus memitigasi risiko yang menyertainya.
“Jadi kalau kita tanya sekarang bukan lagi nanya sudah pakai AI atau tidak. Tapi nanya kira-kira AI memberikan dampak seperti apa. Dan bagaimana mitigasi terhadap risikonya,” kata Fadli dalam Indonesia 4.0 Conference & Expo 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurut Fadli, penguatan transformasi industri perlu dilakukan melalui tiga aspek, yakni sumber daya manusia, proses bisnis, dan teknologi. Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan diperlukan agar pekerja mampu memanfaatkan teknologi secara tepat.
Sementara itu, dari sisi proses, pelaku industri perlu berbagi praktik terbaik dalam penerapan teknologi. Adapun dari sisi teknologi, perusahaan perlu menilai sejauh mana pemanfaatannya memberikan dampak terhadap operasional dan produktivitas.
Fadli mengatakan, sejak peluncuran peta jalan Making Indonesia 4.0 pada 2018, lebih dari 1.300 perusahaan telah menjalani penilaian tingkat kesiapan melalui Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). Selain itu, Kementerian Perindustrian telah memiliki 29 national lighthouse yang diharapkan dapat menjadi model penerapan transformasi industri.
Meski demikian, ia menilai penerapan AI di Indonesia masih berada pada tahap awal, terutama dalam pemanfaatannya di tingkat perusahaan atau enterprise. Fadli mengutip data McKinsey yang menyebut sekitar 85 persen adopsi AI secara global masih digunakan untuk mendukung pekerjaan manusia, sedangkan pemanfaatannya di tingkat perusahaan berada di kisaran 30 persen.
Karena itu, WANTRII bersama pemangku kepentingan terkait mendorong penyusunan pedoman etika AI untuk industri serta panduan keamanan siber. Upaya tersebut diharapkan membantu perusahaan menerapkan teknologi secara lebih aman sekaligus memperluas pemanfaatannya.
Dari sisi keamanan siber, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI, Muhammad Neil El Himam, mengatakan AI memiliki tiga peran yang perlu dipahami, yakni sebagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas, sebagai alat yang digunakan pelaku kejahatan, serta sebagai teknologi yang menjadi sasaran serangan.
Menurut Neil, AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Namun, teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan serangan siber dan membuat serangan berlangsung lebih cepat serta efisien.
“Jadi sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita meningkatkan kesadaran dari sisi sumber daya manusia supaya pada saat kita menggunakan AI, kita juga memitigasi risiko dari AI, dan bagaimana kita menyediakan alternatif solusi terhadap serangan yang menggunakan AI,” ujar Neil.
Ia menilai peningkatan kesadaran pengguna menjadi salah satu hal penting dalam menghadapi risiko tersebut. Sebab, serangan yang memanfaatkan AI dapat menyamar sebagai komunikasi yang tampak meyakinkan, misalnya panggilan telepon yang seolah-olah berasal dari anggota keluarga atau atasan di tempat kerja.
Untuk mengantisipasi risiko itu, Neil mengatakan penguatan kapasitas dan literasi perlu dilakukan bersama pelaku industri serta instansi pemerintah. Ketersediaan teknologi perlu diimbangi dengan pemahaman pengguna agar mereka mampu mengenali potensi ancaman dan mengambil langkah pencegahan.
Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Albertus Rachmad Wibowo, turut membawakan materi mengenai pengamanan transformasi industri Indonesia di era Industri 4.0. Dalam rilis kegiatan, Albertus menekankan pentingnya menjadikan keamanan siber sebagai fondasi transformasi digital agar kepercayaan terhadap ekosistem industri nasional tetap terjaga.
Selain keamanan siber, pemerintah juga mendorong penguatan ekosistem perusahaan teknologi dalam negeri. Neil mengatakan dukungan terhadap industri AI lokal tidak cukup melalui inkubasi, tetapi juga perlu mencakup akselerasi usaha dan fasilitasi pertemuan bisnis agar perusahaan lokal dapat menunjukkan kemampuan teknologinya kepada calon pengguna.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di tengah pemanfaatan AI. Menurut Neil, penggunaan AI sebagai alat bantu tetap perlu menempatkan kreativitas dan kendali manusia sebagai unsur penting dalam menghasilkan karya.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian di sektor media. Neil menyinggung penggunaan konten jurnalistik oleh mesin pencari berbasis AI yang dapat menyajikan ringkasan informasi secara langsung kepada pengguna. Kondisi itu berpotensi mengurangi kunjungan ke situs sumber berita dan berdampak pada monetisasi media.
Sementara itu, Vice President PT RJGF International Indonesia, Deng Genxian, mengatakan perkembangan AI dan teknologi digital membuka peluang bagi industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing.
Ia menilai kolaborasi antara penyedia teknologi dan pelaku industri diperlukan untuk mempercepat transformasi tersebut. Melalui partisipasi dalam Indonesia 4.0 Conference & Expo 2026, pihaknya berharap dapat bertukar wawasan, menjajaki peluang kerja sama, serta berkontribusi dalam pengembangan ekosistem manufaktur Indonesia.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, WANTRII dan PT RJGF International Indonesia juga dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kolaborasi dalam ekosistem industri dan transformasi digital Indonesia.
Pembahasan mengenai adopsi AI, transformasi digital, dan keamanan siber menjadi bagian dari Indonesia 4.0 Conference & Expo 2026 yang berlangsung pada 13–14 Oktober 2026 di Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan pelaku industri manufaktur, penyedia solusi teknologi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas penerapan teknologi di sektor industri.