-
Pramono sebut ekonomi Jakarta terjaga di tengah tekanan geopolitik
Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan ekonomi Jakarta terjaga di tengah tekanan geopolitik ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,52 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
"Yang secara signifikan terlihat adalah kontribusi terhadap PDRB. Jakarta memberikan kontribusi Rp1.050,02 triliun dari Rp6.552 triliun untuk PDRB-nya. Ini menunjukkan bahwa Jakarta terjaga pertumbuhan ekonominya ketika tekanan geopolitik sedang terjadi," kata dia di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya -
Soal Gaji Manajer KDKMP Tembus Rp16 Juta, Purbaya: Darimana? Langsung Kita Tolak Lah!
AKURAT.CO Pemerintah memastikan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga kini belum ditetapkan.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyusul beredarnya informasi di media sosial yang menyebut manajer KDKMP akan menerima gaji hingga Rp16,25 juta per bulan.
Baca selengkapnya -
Bupati Kotim beri motivasi 104 peserta Jambore Nasional XII 2026
Bupati Kotim beri motivasi 104 peserta Jambore Nasional XII 2026
Rabu, 5 Agustus 2026 18:05 WIB
Bupati Kotim Halikinnor menyerahkan bendera Jambore kepada Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka setempat sebagai simbol pelepasan menuju Jambore Nasional XII 2026, Rabu (5/8/2026). ANTARA/Devita Maulina
Baca selengkapnya -
Impor Minyak Tahap II dari Rusia Masih Berjalan, Bahlil Pastikan Jalin Kontrak Jangka Panjang
Bagikan:
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proses impor minyak tahap kedua dari Rusia ke Indonesia telah memasuki tahap kedua. Dikatakan Bahlil, sebelumnya impor tahap pertama sudah rampung dilakukan.
Baca selengkapnya -
Sekda Konawe Selatan Tersangka Penganiaya Adik Perempuannya Dinonaktifkan
Bagikan:
JAKARTA - Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo menonaktifkan IchsanPorosidari jabatan Sekretaris Daerah usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap adik kandungnya dan menunjuk Kepala Inspektorat Daerah Narlian sebagai Pelaksana Harian Sekda.
Baca selengkapnya -
Menteri Hukum harap rencana induk KI Nasional jadi proyek strategis
Menteri Hukum harap rencana induk KI Nasional jadi proyek strategis
Rabu, 5 Agustus 2026 18:04 WIB
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. (ANTARA/Kanwil Kemenkum Kalteng)
Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat membuka Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia Tahun 2026 berharap rencana induk KI Nasional 2027–2036 menjadi proyek strategis nasional untuk membangun ekosistem KI Indonesia selama sepuluh tahun ke depan.
Baca selengkapnya -
Audi tawarkan Q5 terbaru dengan harga Rp1,725 miliar di GIIAS 2026
Jakarta (ANTARA) - Memanfaatkan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, Audi Indonesia menyajikan kendaraan untuk konsumen yang haus akan kemewahan melalui New Audi Q5 SUV 2026 dengan harga Rp1,725 miliar.
Baca selengkapnya -
Basarnas minta keluarga korban hilang KMP Mutiara Sentosa II melapor - ANTARA News Jawa Timur
Silahkan keluarga yang merasa kehilangan melapor ke Polres Tanjung Perak dan KSOP
Surabaya (ANTARA) - Badan SAR Nasional (Basarnas) meminta keluarga yang merasa masih kehilangan anggota keluarganya pascakebakaran KMP Mutiara Sentosa II segera melapor ke Posko Aduan Polres Pelabuhan Tanjung Perak atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak.
Baca selengkapnya -
Bantah Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Tagih Pajak, Purbaya: Mereka Juga Enggak Ngerti!
Rabu, 5 Agustus 2026 - 18:01 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membantah bahwa pihaknya telah melibatkan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri), dalam proses penagihan pajak kepada masyarakat.
Baca selengkapnya -
Beda Perlakuan Pemberhentian Sementara Febrie dan Pinangki
KETERLAMBATAN Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menerbitkan keputusan pemberhentian sementara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menuai sorotan tajam.
Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membutuhkan waktu hingga tujuh hari dinilai memperlihatkan adanya perbedaan standar perlakuan administratif jika dibandingkan dengan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada 2020 lalu.
Baca selengkapnya