Airlangga Tak Mau Cuma Banyak MoU, China Diminta Segera Realisasikan Investasi Rp37,1 Triliun

Bagikan:

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penguatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui peningkatan investasi berkualitas, perdagangan yang lebih seimbang, serta percepatan realisasi proyek-proyek strategis.

Komitmen tersebut disampaikan Airlangga saat menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan RRT Wang Wentao di Shanghai, Jumat 17 Juli. Pertemuan membahas penguatan kemitraan ekonomi kedua negara di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, pengembangan kawasan ekonomi, ekonomi digital, energi terbarukan, hingga kerja sama ekonomi regional.

"Indonesia dan RRT memiliki struktur ekonomi yang saling melengkapi. Kerja sama ke depan perlu diarahkan pada peningkatan nilai perdagangan yang lebih seimbang, investasi yang berkualitas, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kapasitas industri nasional," ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu 19 Juli.

Airlangga mengatakan RRT masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Pada 2025, nilai perdagangan kedua negara mencapai 154,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan rata-rata pertumbuhan 7,24 persen sepanjang periode 2021–2025. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara sekaligus pentingnya menjaga keseimbangan perdagangan bilateral.

Di bidang investasi, RRT juga menjadi salah satu dari tiga investor asing terbesar di Indonesia. Sepanjang 2025, realisasi investasi RRT mencapai hampir 8,1 miliar dolar AS atau sekitar 13 persen dari total investasi asing. Investasi tersebut terutama mengalir ke sektor industri pengolahan, perdagangan, energi, properti, serta transportasi dan pergudangan.

Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan implementasi kerja sama melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP). Hingga kini, sebanyak 30 nota kesepahaman (MoU) telah ditandatangani dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp37,1 triliun.

Airlangga menekankan seluruh MoU tersebut perlu segera direalisasikan menjadi proyek investasi yang konkret. Ia juga mendorong pembentukan perusahaan patungan (joint venture) antara pelaku usaha Indonesia dan RRT agar implementasi kerja sama berjalan lebih cepat.

"Berbagai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani perlu segera ditindaklanjuti menjadi investasi nyata. Kami juga mendorong pembentukan joint venture agar kerja sama TCTP dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih konkret," katanya.

Selain itu, Indonesia mengusulkan perluasan kawasan yang dapat bergabung dalam program TCTP untuk membuka peluang kerja sama industri yang lebih luas, meningkatkan konektivitas antarkawasan, serta memperluas manfaat investasi ke berbagai daerah.

Pemerintah juga berharap Kementerian Perdagangan RRT mendorong perusahaan-perusahaan asal Tiongkok berpartisipasi sebagai investor, mitra strategis, maupun co-developer dalam pengembangan kawasan industri dan kawasan komersial di Indonesia.

Dalam sektor energi, Airlangga mengundang perusahaan-perusahaan RRT meningkatkan investasi pada pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) guna mendukung target pembangunan kapasitas energi surya nasional hingga 100 gigawatt.

Pemerintah, kata Airlangga, mengapresiasi keterlibatan investor RRT dalam pembangunan PLTS Terapung Cirata yang dinilai menjadi contoh keberhasilan kerja sama kedua negara dalam mendukung transisi energi.

Menurutnya, industri panel surya di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pembangunan rantai pasok yang lebih lengkap dan terintegrasi di dalam negeri.

Pada tingkat regional, Indonesia meminta dukungan RRT terhadap pembentukan Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Indonesia. Keberadaan sekretariat permanen dinilai penting untuk memperkuat koordinasi antarnegara anggota serta meningkatkan implementasi perjanjian perdagangan tersebut.

BACA JUGA:

Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap keketuaan Tiongkok pada forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2026. Kedua negara diharapkan mulai menyiapkan berbagai proyek prioritas yang dapat diumumkan dalam pertemuan para pemimpin negara.

Airlangga menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga kepastian kebijakan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar hasil pembahasan bilateral tersebut dapat segera diwujudkan dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi kedua negara.