Anggota DPR ingatkan perlindungan warga harus prioritas saat tangani karhutla

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pemerintah agar perlindungan terhadap masyarakat terdampak harus tetap menjadi prioritas seiring berbagai upaya yang dilakukan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Kalimantan.

Menurut dia, perkembangan karhutla dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dilihat semata sebagai persoalan kebakaran hutan, tetapi sudah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat

"Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama," kata Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara, serta perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan.

Hetifah juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla.

Setiap titik api yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

"Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman," kata anggota DPR RI dari Kalimantan Timur itu.

Dia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman darat, menggunakan water bombing, serta menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca.

Meski begitu, dia mengingatkan bahwa kondisi kering masih mungkin berlangsung dalam beberapa pekan ke depan.

BMKG memperkirakan kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan musim hujan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.

"Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali," katanya.

Baca juga: Prabowo bertolak ke Kalimantan pimpin penanganan karhutla

Baca juga: BNPB imbau masyarakat segera lapor jika temukan titik api karhutla

Baca juga: Pemerintah tetapkan operasi darat ujung tombak penanganan karhutla

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.