Apa salahnya pengkritik masuk ke dalam kekuasaan? - ANTARA News Jawa Timur

Jakarta (ANTARA) - Ketika seorang yang selama ini dikenal sebagai pengkritik kekuasaan kemudian masuk ke lingkungan kekuasaan, reaksi publik biasanya mudah ditebak: "Bukankah selama ini dia mengkritik pemerintah? Mengapa sekarang justru masuk ke dalam?" Reaksi semacam itu kembali muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026.

Rocky selama ini dikenal sebagai pengkritik pemerintah yang vokal. Kini, ia berada di dalam lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden. Seusai pelantikan, ia mengatakan bahwa dirinya hanya "pindah dari luar ke dalam". Ia juga menegaskan bahwa sikap dan pandangannya tetap sama dan bahwa Wantimpres justru membutuhkan pandangan yang kritis.

Terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan keputusan Rocky, ada pertanyaan yang lebih mendasar: Apa sebenarnya yang salah jika seorang pengkritik masuk ke dalam kekuasaan? Jawabannya: tidak ada yang salah. Hal yang menjadi persoalan bukanlah seseorang masuk atau tidak masuk ke dalam kekuasaan. Hal yang perlu dipersoalkan adalah apa yang terjadi pada sikap kritisnya setelah ia masuk ke dalam.

Seorang pengkritik yang berada di luar kekuasaan memiliki kebebasan dan jarak. Ia dapat melihat kebijakan pemerintah dari luar, menunjukkan kelemahannya, mempertanyakan argumentasinya, dan mengingatkan berbagai kemungkinan dampaknya. Tetapi seorang pengkritik yang masuk ke dalam memperoleh sesuatu yang tidak dimiliki ketika berada di luar: akses langsung kepada pengambil keputusan.

Bukankah itu justru dapat menjadi kesempatan untuk membuat kritik lebih berguna? Kritik dari luar dapat memengaruhi opini publik. Kritik dari dalam berpotensi memengaruhi keputusan sebelum keputusan itu dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak tepat jika setiap pengkritik yang menerima jabatan dalam pemerintahan atau lembaga negara langsung dianggap telah kehilangan idealisme. Demokrasi tidak membutuhkan orang yang selamanya berada di luar kekuasaan.

Demokrasi membutuhkan orang yang di mana pun posisinya tetap mampu berpikir independen. Seorang dokter yang dahulu sering mengkritik manajemen rumah sakit tidak otomatis kehilangan sikap kritis ketika kemudian dipercaya menjadi direktur rumah sakit. Seorang akademisi yang sering mengkritik kebijakan pendidikan tidak otomatis berhenti menjadi akademisi kritis ketika kemudian dipercaya membantu merumuskan kebijakan. Bahkan, seorang wartawan yang kemudian menjadi pejabat tidak otomatis kehilangan seluruh nilai-nilai jurnalistiknya.

Posisi seseorang dapat berubah. Hal yang seharusnya tidak ikut berubah adalah prinsip yang menjadi dasar penilaiannya. Justru di sinilah tantangan yang sesungguhnya. Ketika berada di luar, seorang pengkritik relatif bebas mengatakan bahwa sebuah kebijakan salah. Ketika berada di dalam, ia harus menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Ia perlu memahami alasan di balik kebijakan, berbagai kepentingan yang harus dipertimbangkan, keterbatasan anggaran, konsekuensi politik, dan kemungkinan dampak dari berbagai pilihan.

Oleh karena itu, menjadi penasihat mungkin lebih sulit daripada sekadar menjadi pengkritik. Pengkritik dapat mengatakan, "Kebijakan ini salah." Penasihat harus mampu melanjutkan dengan pertanyaan: "Kalau salah, lalu apa yang sebaiknya dilakukan?" Di sinilah kritik dapat naik kelas: dari sekadar menunjukkan kesalahan menjadi memberikan pertimbangan yang dapat memperbaiki keputusan.

Kedekatan dengan kekuasaan juga membawa risiko. Seseorang dapat menjadi terlalu nyaman dengan lingkungan barunya. Ia dapat merasa sungkan menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia dapat mulai mempertimbangkan kepentingan jabatan, hubungan pribadi, atau loyalitas institusional. Kritik yang dahulu tajam perlahan dapat menjadi lunak. Independensi seorang pengkritik benar-benar diuji.

Ujian itu bukan ketika ia mengatakan sesuatu yang berbeda dari pemerintah. Bukan pula ketika ia mengatakan sesuatu yang sama dengan pemerintah. Independensi terlihat ketika ia mampu mengatakan apa yang menurut pertimbangannya benar, apakah pemerintah menyukainya atau tidak.

Seorang penasihat yang selalu mengatakan "ya", tidak banyak membantu pemimpin. Sebaliknya, penasihat yang selalu mengatakan "tidak", juga belum tentu berguna. Pemimpin membutuhkan orang yang mampu mengatakan "ya" ketika memang benar dan "tidak" ketika memang salah, disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks inilah posisi Rocky di Wantimpres menarik untuk diamati. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam. Jika benar demikian, masyarakat akan dapat melihatnya melalui apa yang ia lakukan setelah berada di dalam. Apakah ia berani menyampaikan pandangan berbeda ketika memang berbeda? Apakah ia mampu mengatakan kepada Presiden hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan tetapi perlu diketahui? Apakah ia dapat mengubah ketajaman kritiknya menjadi kualitas pertimbangan? Dan yang paling penting, apakah kehadirannya dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas kebijakan publik?

Semua itu baru dapat dijawab melalui waktu dan rekam jejak. Oleh karena itu, terlalu dini mengatakan bahwa Rocky telah berubah hanya karena ia menerima jabatan. Tetapi sama tidak tepatnya jika kita langsung menganggap bahwa ia pasti akan tetap kritis. Kita belum tahu.

Hal yang dapat kita lakukan adalah mengamati. Publik perlu membedakan antara perubahan posisi dan perubahan prinsip. Posisi seseorang dapat berubah karena keadaan berubah. Seseorang yang dahulu tidak berminat pada sebuah jabatan dapat berubah pikiran ketika jabatan itu benar-benar ditawarkan kepadanya, setelah ia memahami tugas dan tanggung jawabnya, atau setelah ia melihat peluang untuk memberikan kontribusi.

Perubahan keputusan tidak dengan sendirinya merupakan pengkhianatan terhadap prinsip. Kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri: jika berada dalam situasi yang sama, apakah kita benar-benar yakin akan mengambil keputusan yang berbeda? Pertanyaan ini bukan untuk membenarkan keputusan Rocky. Ini adalah pengingat agar kita tidak terlalu mudah menghakimi motif orang lain.

Kita boleh mengkritik keputusan seseorang. Bahkan, dalam demokrasi, kritik merupakan sesuatu yang sehat. Tetapi kritik sebaiknya diarahkan kepada keputusan, argumentasi, dan tindakan yang dapat diamati, bukan kepada motif yang kita ciptakan sendiri.

Ada peribahasa yang sederhana: ketika satu jari menunjuk kepada orang lain, empat jari menunjuk kepada diri sendiri. Maknanya bukan bahwa kita tidak boleh menunjuk kesalahan orang lain. Maknanya adalah bahwa kritik kepada orang lain seharusnya berjalan bersama dengan kemampuan untuk mengoreksi diri sendiri.

Dalam kasus pengkritik yang masuk ke dalam kekuasaan, ada tiga pihak yang sebenarnya sedang diuji. Pertama, pengkritiknya. Apakah ia mampu mempertahankan kemerdekaan berpikir setelah memperoleh jabatan dan akses kepada kekuasaan? Kedua, kekuasaannya. Apakah pemerintah benar-benar menghendaki penasihat yang kritis, termasuk ketika nasihat yang diberikan tidak menyenangkan?

Ketiga, publiknya. Apakah masyarakat mampu menilai seseorang berdasarkan apa yang dilakukannya sekarang, bukan semata-mata berdasarkan label yang melekat padanya di masa lalu?

Ketiga ujian itu penting. Sebab, demokrasi bukan hanya membutuhkan keberanian untuk mengkritik pemerintah dari luar. Demokrasi juga membutuhkan keberanian untuk mengkritik pemerintah dari dalam ketika kritik memang diperlukan.

Bahkan, mungkin kritik dari dalam lebih sulit. Orang yang mengkritik dari luar dapat kehilangan akses, tetapi orang yang mengkritik dari dalam mungkin harus mempertaruhkan kenyamanan, posisi, dan hubungan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Oleh karena itu, masuknya pengkritik ke dalam kekuasaan tidak semestinya selalu dilihat sebagai kemenangan kekuasaan atas pengkritik. Bisa juga terjadi sebaliknya. Kekuasaanlah yang sedang diuji: apakah ia cukup percaya diri untuk menerima kehadiran orang yang tidak selalu setuju dengannya? Kekuasaan yang hanya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu membenarkan dapat kehilangan kemampuan untuk melihat kelemahannya sendiri.

Sebaliknya, pengkritik yang masuk ke dalam tetapi kemudian hanya mengatakan apa yang ingin didengar oleh penguasa juga kehilangan fungsi sosialnya.

Persoalan sebenarnya bukan masuk atau tidak masuk ke dalam kekuasaan. Persoalannya adalah apakah setelah masuk seseorang masih mampu membawa independensi pikirannya bersamanya. Jika mampu, kehadirannya di dalam justru dapat lebih bermanfaat daripada kritiknya dari luar.
Jika tidak mampu, jabatan itu memang dapat menjadi masalah. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan seorang pengkritik masuk ke dalam kekuasaan. Hal yang salah adalah ketika ia masuk, lalu kehilangan keberanian untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan. Dan yang juga salah adalah ketika kekuasaan mengundang seorang pengkritik masuk, tetapi sebenarnya hanya menginginkan orang yang akhirnya berhenti mengkritik.

Kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengkritik dari luar atau seberapa banyak orang yang mendukung dari dalam. Kualitas demokrasi ditentukan oleh apakah kebenaran masih memiliki ruang untuk disampaikan, bahkan ketika kebenaran itu tidak menyenangkan bagi kekuasaan.

*) Prof Ali Saukah, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, anggota Dewan Pendidikan Nasional

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.