BI sebut Inflasi tahunan Maluku pada Juli 2026 tetap dalam rentang sasaran - ANTARA News Ambon, Maluku

Ambon, Maluku (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) menyatakan inflasi tahunan Provinsi Maluku pada Juli 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional, meski secara bulanan wilayah tersebut mengalami deflasi sebesar 0,75 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah di Ambon, Selasa, mengatakan inflasi tahunan Maluku tercatat sebesar 2,75 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 3,80 persen (yoy), dan masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

"Sementara secara bulanan (month to month/mtm), Maluku mengalami deflasi sebesar 0,75 persen setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi 1,49 persen,” katanya.

Secara spasial, deflasi terjadi di Kota Ambon sebesar 1,14 persen (mtm) dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 0,26 persen (mtm). Adapun Kota Tual masih mencatat inflasi sebesar 0,13 persen (mtm).

“Capaian deflasi bulan ini utamanya bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,71 persen. Deflasi pada kelompok tersebut terutama disumbang oleh penurunan harga komoditas ikan pelagis kecil, antara lain ikan layang dan ikan selar,” ujar Surya.

Ia menjelaskan, penurunan harga ikan didukung kondisi cuaca yang relatif kondusif serta pemanfaatan rumpon di perairan pesisir yang meningkatkan hasil tangkapan nelayan skala kecil.

Selain itu, harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan tomat juga mengalami penurunan seiring berlangsungnya masa panen di sejumlah sentra produksi serta meningkatnya pasokan dari luar Provinsi Maluku.

Surya mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi, termasuk melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Menurut dia, pengendalian inflasi akan terus dilakukan melalui penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi atau 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah terus melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah mendorong implementasi Program Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog.

Selain itu, optimalisasi distribusi pangan antarwilayah dan penguatan koordinasi antarinstansi terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan. TPID juga secara rutin menggelar rapat koordinasi, pemantauan harga dan ketersediaan pangan, serta inspeksi pasar guna mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi secara tepat waktu.

Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.