BNPB: Kawasan industri rentan ancaman berantai bencana

Selasa, 13 Oktober 2026 20:49 WIB

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari menjadi pemateri utama dalam Seminar Nasional Kesiapsiagaan Bencana Kegagalan Teknologi Industri di Kota Cilegon, Banten, Selasa (13/10/2026) yang menjadi bagian dari rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2026. ANTARA/HO-BNPB

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan urgensi pembenahan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan di wilayah perkotaan padat industri guna mengantisipasi risiko ancaman bencana berantai atau cascading impact yang dapat memicu kecelakaan sistemik berskala masif.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pembenahan sistem tersebut sangat mendasar mengingat tingginya kerentanan wilayah perkotaan padat industri di tanah air terhadap berbagai potensi ancaman kebencanaan.

Berdasarkan data BNPB, hingga pertengahan Oktober 2026 tercatat sebanyak 2.096 kejadian bencana di Indonesia yang didominasi oleh faktor hidrometeorologi sebesar 99,14 persen (karhutla, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, dan tanah longsor), serta geologi sebesar 0,86 persen, dengan dampak kumulatif mengakibatkan ratusan korban jiwa serta lebih dari 5,6 juta jiwa menderita dan mengungsi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kegagalan teknologi dikategorikan sebagai bencana non-alam yang ancamannya kian nyata ketika fenomena alam seperti gempabumi atau tsunami memicu kecelakaan berantai.

Menurut Abdul, ancaman kegagalan teknologi tersebut dapat menimbulkan dampak masif yang melampaui batas fasilitas fisik, merujuk pada pengalaman penanganan pandemi, insiden keruntuhan bangunan seperti kasus pancake collapse pada musala Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo.

"Konteks ancaman berantai ini dinilai sangat relevan dengan karakteristik geografis Kota Cilegon dan pesisir Selat Sunda yang diapit oleh aktivitas tektonik-vulkanik serta konsentrasi industri berat, pelabuhan, dan fasilitas energi vital," kata dia.

Dia menjelaskan, merujuk pada sejarah Tsunami Selat Sunda 2018, di mana keruntuhan sebagian badan Gunung Anak Krakatau memicu gelombang besar, wilayah padat industri seperti Cilegon dan Cilacap memiliki kerentanan terhadap potensi risiko turunan seperti tsunami fire atau kebakaran kilang minyak akibat pergeseran tangki bahan berbahaya saat gempabumi.

Untuk itu melalui momentum Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 di Provinsi Banten, BNPB mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang mitigasi dari sekadar pemenuhan administratif di atas kertas menjadi kesiapan operasional yang cepat, terpadu, dan berorientasi langsung pada keselamatan masyarakat.

"Ketangguhan sebuah kawasan industri dinilai tidak lagi sebatas dari kepatuhan terhadap standar keselamatan internal, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu melindungi masyarakat sekitar dan menjaga keberlanjutan lingkungan," cetusnya.

Dia berharap langkah penguatan mitigasi terpadu ini dapat menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan wilayah industri yang aman, adaptif, serta tangguh dalam menghadapi segala bentuk ancaman bencana.