BPBD memasok 3,4 juta liter air buat warga terdampak kekeringan

Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 3,4 juta liter air bersih sudah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di wilayah itu.

"Total suplai air bersih yang sudah didistribusikan oleh BPBD kabupaten/kota sebanyak 3,4 juta liter lebih. Ini akan terus kita bagikan setiap minggu kepada warga yang terdampak bencana kekeringan," kata Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, di Mataram, Jumat.

Ia menjelaskan bencana kekeringan melanda hampir seluruh wilayah NTB. Berdasarkan data terbaru hingga 14 September 2026 sebanyak sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan, dan tiga kabupaten di antaranya naik status menjadi Tanggap Darurat.

"Dampak sementara tercatat di 66 Kecamatan dan 227 desa/kelurahan dengan total 84.837 kepala keluarga atau 263.310 jiwa yang terdampak," terang Sadimin.

Mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini menyebutkan wilayah dengan dampak terluas ada di Lombok Timur dengan 33.910 KK, disusul Bima 14.222 KK, dan Lombok Tengah 11.232 KK. Sedangkan, distribusi air terbesar dilakukan di Sumbawa Barat 1,35 juta liter, Sumbawa 640 ribu liter, dan Lombok Tengah 460 ribu liter.

Sadimin mengungkapkan, ada penambahan alokasi distribusi sebanyak 100 tangki untuk Pulau Sumbawa dan 100 tangki untuk Pulau Lombok yang akan disalurkan sesuai permintaan di lapangan.

Baca juga: Dompu tambah jumlah tangki air atasi kekeringan

"Pasokan saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan yang belum tercover. Untuk kasus emergensi, kita akan usulkan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT)," ujarnya.

Terkait prediksi cuaca, Sadimin menyebut BMKG sudah masuk status awas. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus-September, dengan curah hujan diprediksi di bawah normal sampai Desember 2026.

"Meski mulai ada hujan di beberapa titik, kita minta BPBD provinsi dan kabupaten tetap siap siaga. Jika kondisi memburuk signifikan, akan kita lakukan rapat formal untuk penetapan status," tegasnya.

Baca juga: Lombok Tengah memperkuat koordinasi antisipasi kekeringan lahan pertanian

Saat ini dua wilayah masih berstatus darurat, yakni Bima dan Sumbawa. Meski demikian, provinsi belum menaikkan status lebih luas dan masih melibatkan bantuan dari pengusaha melalui CSR, sementara bantuan formal dari kementerian terkait masih menunggu.

Untuk infrastruktur, kondisi embung dan dam mengalami penurunan muka air. Namun pihaknya masih berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk pemantauan penurunan yang penting bagi petani.

Sementara untuk pulau-pulau kecil, Sadimin menyebut dampaknya relatif terkendali karena masyarakat mayoritas sudah terbiasa membeli air dan lebih siap menghadapi kekeringan.

"Mayoritas kalau pulau-pulau kecil membeli air dan cenderung lebih siap karena kebiasaan dan dampaknya relatif lebih terkendali," katanya.