BTN Genjot Penyaluran KPP, Realisasi Capai Rp 7,4 Triliun
ILUSTRASI. KREDIT PROPERTI-: Pembangunan komplek perumahan di Bogor, (KONTAN/Baihaki)
Reporter: Aura Putri | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menggenjot penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Sejak program tersebut diluncurkan, total pembiayaan KPP BTN telah mencapai Rp 7,4 triliun.
Direktur Corporate Banking BTN Helmi Afrisa mengatakan, realisasi tersebut terdiri dari KPP Supply sebesar Rp 5,4 triliun dan KPP Demand sebesar Rp 2 triliun.
“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmi dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Di sisi Supply, KPP dapat dimanfaatkan oleh developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dengan plafon kredit maksimal Rp 5 miliar.
Sementara KPP Demand memberikan pembiayaan hingga Rp 500 juta bagi UMKM perorangan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.
Helmi melihat potensi penyaluran KPP masih cukup besar. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon Rp 424,94 miliar.
Baca Juga: BTN Pertahankan Target Kredit di Kisaran 8%–10% 2026, Ini Alasannya
Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 peminatan merupakan KPP Supply dengan nilai Rp 288,97 miliar. Sementara KPP Demand mencapai 296 peminatan senilai Rp 135,97 miliar.
“Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat,” katanya.
Helmy mengatakan, penguatan KPP juga menjadi bagian dari upaya BTN memanfaatkan ekosistem perumahan yang telah dibangun Perseroan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu, kami ingin pembiayaan perumahan turut menciptakan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutur Helmy.
Menteri PKP Dorong UMKM Naik Kelas
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, penyerapan KPP yang tinggi mendorong pemerintah meningkatkan kuota program secara nasional dari Rp 36 triliun menjadi Rp 50 triliun.
Maruarar juga mengapresiasi BTN sebagai bank dengan penyaluran KPP Supply tertinggi.
Baca Juga: Perluas Pasar, BTN Bidik Porsi Kredit Non-Perumahan Capai 30% pada 2030
“Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp 36 triliun menjadi Rp 50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi,” ujar Maruarar di Menara BTN, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Maruarar menilai implementasi KPP yang dinilai dapat menjadi instrumen untuk mendorong pelaku UMKM dalam ekosistem perumahan naik kelas.
“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas,” katanya.
Menurut Maruarar, keberhasilan KPP pada akhirnya tidak cukup hanya diukur dari besarnya pembiayaan yang tersalurkan. Program tersebut harus mampu mendorong pelaku UMKM tumbuh menjadi pengusaha dengan skala usaha yang semakin besar.
“Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” ungkapnya.
Sepanjang Januari hingga 9 September 2026, penyaluran KPP BTN telah mencapai Rp 5,25 triliun dari target Rp 10 triliun tahun ini.
Maruarar mendorong BTN terus melakukan terobosan untuk mempercepat penyaluran KPP. Menurutnya, pembiayaan perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena turut menggerakkan developer, kontraktor, toko bahan bangunan, tenaga kerja hingga industri manufaktur.
Baca Juga: BTN Ungkap Alasan Bunga Kredit Masih Sulit Turun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News