Bupati Banjar dorong pembakal baru percepat pembangunan desa - ANTARA News Kalimantan Selatan

Martapura (ANTARA) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, Saidi Mansyur mendorong 23 pambakal (kepala desa) baru segera mempercepat pembangunan desa melalui perencanaan yang terarah, pelayanan publik yang optimal serta tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel.

Saidi menekankan percepatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kemampuan pambakal membangun komunikasi dengan masyarakat dan menyatukan seluruh warga setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026.

"Mulai detik ini, hilangkan sekat kubu pendukung pemenang atau pihak yang kalah. Di hadapan saudara, hanya ada satu kesatuan warga desa. Jadilah pembakal penyejuk yang mampu merangkul semua pihak," tegasnya saat melantik 23 pambakal di Bukit Bintang Park and Resort di Martapura, Kabupaten Banjar, Senin.

Menurut Saidi, pambakal harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan desa, sekaligus menjaga komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun unsur lainnya agar program yang dijalankan tepat sasaran.

Dari 23 pambakal yang dilantik, sebanyak 20 orang merupakan hasil Pilkades serentak yang terdiri atas 11 pambakal petahana dan sembilan pambakal nonpetahana, sedangkan tiga lainnya merupakan hasil pengganti antar waktu (PAW).

Pambakal hasil Pilkades serentak akan menjalankan masa jabatan selama delapan tahun, sementara tiga pambakal PAW melanjutkan sisa masa jabatan selama empat tahun di Desa Sungai Alat, Podok dan Tambak Baru Ulu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar M Hafizh Anshari mengatakan, para pambakal baru memiliki pekerjaan awal yang harus segera diselesaikan, yakni menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dalam waktu tiga bulan setelah dilantik.

"Untuk Oktober kemungkinan akan kita lakukan bimbingan teknis terkait pengenalan awal pemerintahan desa. Kita ajarkan bagaimana kepemimpinan, kebijakan publik secara umum, hingga pelayanan publik dan penampilan," jelas Hafizh.

Dia mengatakan pembekalan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman pambakal mengenai pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pembangunan dapat berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saidi berharap, para pambakal baru mampu menjadikan awal masa jabatan sebagai momentum memperkuat pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Gunawan Wibisono/Yose Rizal
Editor : Ulul Maskuriah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.