Kudus segera verifikasi data 1.500 siswa putus sekolah

Senin, 7 September 2026 22:56 WIB

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris saat memimpin rapat koordinasi sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (7/9/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera memverifikasi data sekitar 1.500 anak yang disebut tidak bersekolah untuk mengetahui penyebab sekaligus menentukan bentuk intervensi yang tepat.

"Data 1.500 anak yang tidak sekolah ini, dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas PMD kami minta menyisir lagi. Yang menjadi faktor tidak sekolah itu apa? Karena ekonomi, sosial, kondisi keluarga, atau faktor lainnya," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris usai rapat koordinasi sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin.

Menurut dia, verifikasi diperlukan agar penanganan anak tidak sekolah tidak dilakukan secara umum, melainkan disesuaikan dengan faktor penyebab masing-masing.

Setelah data dan penyebabnya diketahui, Pemkab Kudus akan melakukan intervensi dengan memanfaatkan berbagai program pemerintah maupun dukungan dari lembaga sosial dan keagamaan.

Ia menyebutkan, sejumlah program yang dapat dimanfaatkan untuk membantu anak kembali bersekolah, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa, serta dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu), dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu).

"Kita lakukan intervensi supaya anak-anak sekolah dan kalau bisa harapan lama sekolah ini bisa tercapai juga," ujarnya.

Sam'ani mengatakan, peningkatan angka harapan lama sekolah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan indikator pendidikan dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari sektor pendidikan, tetapi juga mencakup indeks kesehatan dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan.

Pemkab Kudus, kata dia, juga terus mendorong seluruh perangkat daerah hingga tingkat pelaksana untuk memperbaiki pengelolaan dan pemutakhiran data.

"Teman-teman dari tingkat kepala dinas sampai bidang, kasubag, kasi, sektor, staf semuanya ikut membantu dalam kearsipan data," ujarnya.

Ia menyebutkan Pemkab Kudus telah mengembangkan sistem Satu Data yang memungkinkan data dihimpun dan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

Menurut dia data yang akurat dan terverifikasi diperlukan agar program intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah.

Pemkab Kudus berharap melalui verifikasi dan intervensi tersebut, anak-anak yang saat ini tidak bersekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan sehingga angka harapan lama sekolah di daerah itu dapat meningkat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.