Bupati Belitung sampaikan nota pengantar RAPBD 2027 - ANTARA News Bangka Belitung
Tanjungpandan (ANTARA) - Bupati Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat menyampaikan Nota Pengantar Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Belitung.
"Penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2027 ini merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan dan kemampuan fiskal Kabupaten Belitung tahun 2027," katanya di Tanjungpandan, Senin.
Ia mengatakan, dalam struktur RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp955,23 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp85,25 miliar atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan APBD 2026.
"Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp216,01 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp739,22 miliar," ujarnya.
Sedangkan belanja daerah pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.009,07 miliar naik Rp77,20 miliar dari APBD 2026 yang sebesar Rp931,87 miliar atau meningkat sekitar 9,3 persen.
Ia menegaskan bahwa kenaikan proyeksi APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2027 bukan sekadar ruang untuk memperbesar pengeluaran, melainkan instrumen penting untuk memperjelas prioritas pembangunan daerah.
"Dengan demikian, kenaikan belanja bukan ruang untuk memperbesar pengeluaran, tetapi ruang untuk memperjelas prioritas dan memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat," katanya.
Bupati menjelaskan, alokasi belanja tahun 2027 diarahkan secara khusus untuk menjawab empat prioritas utama pembangunan Kabupaten Belitung.
Disampaikan, keempat prioritas tersebut meliputi pertama percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan, potensi lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif, kedua peningkatan kualitas SDM yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing ketiga penguatan infrastruktur yang merata, terhubung, dan berkelanjutan, dan keempat memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, kolaborasi dan akuntabel.
Ia menambahkan, penyusunan keempat prioritas ini telah memperhitungkan kemampuan fiskal daerah secara cermat.
Di samping itu, kebijakan anggaran juga dirancang untuk memenuhi ketentuan Mandatory Spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
"Dalam RAPBD 2027, pendidikan dan kesehatan tetap kita tempatkan sebagai prioritas, karena keduanya bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.
Berdasarkan data struktur RAPBD 2027, sektor pendidikan mendapatkan alokasi sebesar Rp246,78 miliar atau 24,46 persen, angka ini memenuhi ketentuan 20 persen dan juga menjaga akses dan mutu pendidikan.
Sedangkan sektor kesehatan dialokasikan sebesar Rp237,35 miliar yang dikelola melalui Dinas Kesehatan, RSUD H. Marsidi Judono dan Puskesmas guna memperkuat mutu, jangkauan, dan kemudahan pelayanan kesehatan.
"Kami berharap semoga RAPBD 2027 bukan sekedar anggaran yang terserap tetapi kehidupan masyarakat yang bergerak menjadi lebih baik," katanya.
Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.