Dipertanyakan Purbaya, DKI Gandeng Bank Dunia untuk Terbitkan Obligasi Daerah - Makro Katadata.co.id
Pemerintah DKI Jakarta menggandeng Bank Dunia guna memuluskan rencana penerbitan obligasi daerah sebesar Rp 3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru. Rencana penerbitan surat utang ini sempat dipertanyakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai anggaran DKI Jakarta belum terserap optimal.
Kerja sama antara Pemda DKI Jakarta dan Bank Dunia terungkap dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Vice President Strategy and Operations Support World Bank Group Elena Bourganskaia di Balai Kota Jakarta pada pekan ini.
"Terima kasih atas dukungan World Bank untuk obligasi daerah Jakarta. Ini pertama kalinya negara ini punya obligasi daerah," ujar Pramono, dikutip Jumat (7/8).
Pramono berharap pemprov DKI Jakarta dapat menerbitkan obligasi daerah yang kredibel, sesuai dengan peraturan, dan dapat mempercepat pembangunan Jakarta dengan bantuan pengawasan Bank Dunia dalam penyusunan kebijakan.
Sementara itu, Elena menilai kondisi fiskal DKI Jakarta cukup kuat untuk menerbitkan obligasi daerah. Karena itu, Bank Dunia siap memberikan dukungan dalam bentuk penyusunan skema maupun pendampingan teknis.
"Berdasarkan apa yang saya baca dan lihat, Jakarta memiliki kondisi finansial yang cukup sehat dan Jakarta memiliki kapasitas untuk menerbitkan obligasi. Kita bisa membantu dengan penyusunan, kita bisa membantu dengan nasihat. Saya pikir itu akan menjadi sinyal yang bagus bagi Jakarta, tetapi juga sinyal yang bagus bagi Indonesia," ujar Elena.
Pemprov DKI sebelumnya telah menetapkan batas maksimal penerbitan obligasi daerah sebesar Rp 5,2 triliun. Dana hasil penerbitan surat utang tersebut direncanakan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan ditargetkan meluncur pada Juni 2027.
Rencana tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan yang relevan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tantangan fiskal.
"Pada prinsipnya, saya sangat mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berupaya menghadirkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp 5,2 triliun," ujar Kenneth dikutip dari Antara.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan sumber pendanaan yang lebih beragam agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ini menunjukkan adanya keberanian untuk mencari alternatif pembiayaan yang lebih modern dan komprehensif, sebagaimana telah diterapkan di berbagai kota besar di dunia," katanya.
Meski demikian, rencana tersebut sebelumnya sempat menuai keraguan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya mempertanyakan urgensi penerbitan obligasi daerah mengingat masih terdapat anggaran Pemprov DKI Jakarta yang belum terserap.
"Saya belum tahu. Itu buat apa terbitin obligasi ya, kan uangnya banyak?" kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Ia juga mengaku belum dapat menilai apakah penerbitan obligasi tersebut berisiko terhadap kondisi keuangan DKI Jakarta. Menurutnya, penerbitan surat utang daerah pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama daerah yang menerbitkannya memiliki kredibilitas dan kondisi fiskal yang sehat.
"Jadi pertanyaannya adalah dia kan uangnya enggak kepakai banyak, buat apa nerbitin bond? Tapi saya enggak tahu, nanti saya cek lagi sama mereka," ujar Purbaya.