Menperin Jelaskan Penyebab PHK 178 Buruh PT Namnam Fashion Industries di Cimahi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita angkat bicara mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 178 pekerja PT Namnam Fashion Industries di Kota Cimahi, Jawa Barat. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan perusahaan sebagai bagian dari penyesuaian bisnis setelah kinerja keuangannya terus mengalami penurunan.

Agus menjelaskan, PT Namnam Fashion Industries memiliki tiga fasilitas produksi. Namun, dua fasilitas di antaranya kini tidak lagi beroperasi karena kondisi bisnis perusahaan yang melemah.

"Mereka punya tiga fasilitas produksi, yang dua dinonaktifkan, karena apa? Karena mereka dalam balance sheet-nya itu income-nya terlihat memang terus-menerus declining," kata Agus dikutip dari Antara, Jumat (7/8/2026).

Ia menilai kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar, terutama dari sektor ekspor yang menjadi salah satu tujuan pemasaran produk perusahaan.

"Jadi mungkin ada berkaitan dengan kemampuan pasar, penyerapan dari produk-produk mereka di pasar-pasar ekspor. Sehingga mereka harus melakukan penyesuaian," ujarnya.

Meski dua fasilitas produksi telah berhenti beroperasi, Agus memastikan masih ada satu fasilitas yang tetap berjalan. Pemerintah pun terus memantau perkembangan operasional perusahaan tersebut.

"Yang satu masih up and running, jadi kita pantau itu," ucapnya.

Manufaktur Masih Ciptakan Lapangan Kerja

Di tengah kabar PHK di PT Namnam Fashion Industries, Agus menegaskan sektor manufaktur secara nasional masih menunjukkan kinerja positif dalam menyerap tenaga kerja.

Ia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya pertumbuhan tenaga kerja baru di sektor manufaktur sebesar 0,09 persen.

"Tapi kalau kita bicara soal ketenagakerjaan, kita melihat bahwa report atau rilis dari BPS kemarin, itu jelas-jelas menyatakan bahwa sektor manufaktur itu mencetak 0,09 persen pertumbuhan dari ketenagakerjaan, 0,09 persen mencetak tenaga kerja baru, terlihat dalam presentasenya kecil, tapi harus juga paham bahwa size-nya besar," jelas Agus.

Berdasarkan data BPS, industri pengolahan menyumbang sekitar 13,53 persen terhadap total penyerapan tenaga kerja nasional. Kontribusi tersebut berasal dari jumlah penduduk bekerja yang mencapai 148,19 juta orang.

Menurut Agus, data tersebut menunjukkan bahwa meski terdapat kasus PHK di sejumlah perusahaan, sektor manufaktur secara keseluruhan masih menjadi salah satu penopang utama penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Dedi Mulyadi Soroti Pergeseran Industri Padat Karya

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menanggapi PHK terhadap 178 buruh PT Namnam Fashion Industries di Kota Cimahi. Ia mengimbau para pekerja agar bersedia mencari peluang kerja di daerah lain seiring bergesernya kawasan industri padat karya di Jawa Barat.

Menurut Dedi, industri garmen memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri padat modal karena lebih mudah berpindah lokasi ketika biaya produksi di suatu daerah tidak lagi kompetitif.

"Garmen itu selalu problem. Sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu (mudah berpindah)," ujar Dedi Mulyadi di Cimahi, Selasa (4/8).

Ia menjelaskan, relokasi pabrik ke wilayah dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah merupakan siklus yang umum terjadi di industri garmen. Ketika sebuah perusahaan telah mencapai titik impas atau break-even point (BEP), perpindahan lokasi produksi kerap menjadi pilihan untuk menjaga efisiensi dan daya saing usaha.

Fenomena tersebut, menurut Dedi, menjadi tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah daerah dan para pekerja agar tetap mampu beradaptasi terhadap perubahan peta industri di Jawa Barat.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6