DPRD DKI dukung rencana layanan Transjakarta ke Kepulauan Seribu

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menghadirkan layanan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, konsep Transjakarta di Kepulauan Seribu nantinya bukan berupa bus, melainkan kapal yang beroperasi secara berkelanjutan dengan pola layanan seperti Transjakarta di daratan.

"Memang terkait dengan transportasi dari darat ke Pulau Seribu menjadi salah satu concern Pemerintah DKI Jakarta, dan kami mendukung rencana tersebut," kata Baco di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) DKI Jakarta di DPD Golkar DKI Jakarta, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, penggunaan istilah Transjakarta pada layanan tersebut merujuk pada pola operasionalnya, bukan jenis kendaraan yang digunakan.

Diharapkan, kapal itu nantinya tetap bergerak dan melayani perjalanan secara rutin, baik dalam kondisi ada penumpang maupun tidak.

"Wacana Pak Gubernur adanya Transjakarta, bukan bus ya karena nanti masyarakat berpikirnya itu bus nanti oh iya, tapi bukan bus ya ," ujarnya.

Menurut Baco, pola tersebut berbeda dengan layanan kapal reguler yang umumnya berangkat berdasarkan jadwal dan kondisi penumpang. Konsep yang direncanakan lebih menyerupai sistem Transjakarta, dengan kendaraan terus beroperasi melayani rute yang telah ditentukan.

"Tapi nanti tetap kapal tapi bukan bus. Artinya itu kapal muter-muter aja dia, intinya itu. Dia bolak-balik aja, ada penumpang atau nggak ada penumpang, dia bolak-balik aja, dia jalan aja terus gitu. Kayak Transjakarta kan, ada penumpang, nggak ada penumpang, sedikit penumpang, atau penuh kan dia muter aja terus gitu loh," jelasnya.

Baco mengatakan, mengenai lembaga yang nantinya mengelola layanan tersebut, DPRD DKI Jakarta akan melihat regulasi yang paling tepat. Opsi pengelolaan dapat berada di bawah PT Transjakarta maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Pasti nanti akan kami cari regulasi yang paling baik, atau paling betul. Apakah di bawah PT Transjakarta atau di bawah Dishub, yang pasti bukan bus ke laut, bukan bus-nya dibuatin jembatan, tapi ini kapal yang muter kayak Transjakarta kira-kira gitu," tutur Baco.

Dukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI tersebut juga disampaikan Baco dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Bapera DKI Jakarta.

Dalam Rakerda, dia menegaskan posisi Bapera sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendukung pemerintahan yang sah serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjalankan program untuk masyarakat.

Rakerda DPD Bapera DKI Jakarta kali ini juga diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat RW, dengan target struktur organisasi tersebut terbentuk sampai akhir tahun.

Selain itu, Bapera mendorong kadernya terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk membantu warga yang terdampak bencana kebakaran.

Baco berharap hasil Rakerda dapat disampaikan kepada DPP Bapera dan pemerintah daerah sebagai bahan membangun kerja sama antara organisasi dan Pemprov DKI Jakarta.

"Harapannya akan ada kolaborasi simbiosis mutualisme antara Bapera DKI Jakarta dengan Pemerintah DKI Jakarta," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq, memuji kepemimpinan Basri Baco di Bapera DKI Jakarta karena mampu membangun kepengurusan kader hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dengan baik.

Bahkan, Baco juga menargetkan pembentukan kepengurusan kader hingga tingkat RW pada akhir tahun 2026 ini.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Muhamad Matsani mengapresiasi kehadiran Bapera di ibu kota.

Matsani menyadari, diperlukan kerja bersama pentahelix untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang lebih baik.

"Bapera punya posisi strategis jaga harmoni sosial Jakarta, mampu membangun komunikasi dengan sehat dan memiliki semangat gotong royong," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kegiatan operasional dan teknis pendukung transportasi menuju Kepulauan Seribu tidak lagi ditangani Dinas Perhubungan melainkan dikelola oleh Transjakarta.

"Untuk kegiatan operasional dan teknis pendukung, ke depan akan dikelola oleh Transjakarta. Jadi tidak hanya sarana berupa kapal. Pengelolaan area pelabuhan pun akan turut dilakukan oleh Transjakarta," jelas Budi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut Budi menegaskan, pengalihan pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta bukan sekadar perpindahan kewanangan, melainkan langkah untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih baik.

"Yang ingin kami tegaskan, peralihan ini bukan sekadar berpindahnya kewenangan administratif dari Dishub ke Transjakarta, melainkan langkah untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih terintegrasi, dengan standar keamanan, kenyamanan, dan keadilan yang lebih baik, baik bagi warga Kepulauan Seribu maupun wisatawan," kata Budi.

Baca juga: Tak hanya kapal, operasional dan teknis transportasi Kep Seribu juga dikelola Tj

Baca juga: Proses alih kelola transportasi Kep Seribu masih dalam tahap kajian

Baca juga: Integrasi transportasi, kapal Dishub rute Kep Seribu akan dialihkan ke Transjakarta

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.