Dua Tahun Prabowo-Gibran: Memutus rantai "online scam" dan TPPO

Langkah konkret yang ditunjukkan sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mempertegas kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber.

Jakarta (ANTARA) - Menjelang dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pelindungan warga negara di ruang digital serta penanganan kejahatan lintas negara (transnational crime) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Langkah tegas terus dilakukan untuk memutus rantai penipuan daring (online scam) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar ribuan warga negara Indonesia (WNI), baik di dalam maupun luar negeri.

Melalui integrasi kerja sama antarkementerian/lembaga nasional hingga diplomasi keamanan kawasan di Asia Tenggara, pemerintah berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam penegakan hukum, tindakan represif, serta pemulangan korban online scam

Kendati demikian, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, penanganan kejahatan online scam terus menghadapi eskalasi yang kian kompleks.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian akibat penipuan online mencapai Rp9,1 triliun sepanjang November 2024 hingga Desember 2025, dengan lebih dari 411.000 laporan kasus.

Sementara itu, laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA) bertajuk State of Scam in Indonesia Report 2025 menyebutkan bahwa sebanyak 66 persen masyarakat Indonesia pernah mengalami scam atau percobaan penipuan digital.

Di sektor pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat lebih dari 7.600 kasus yang berkaitan dengan sindikat penipuan daring di kawasan Asia Tenggara sepanjang 2021 hingga 2025.

Kamboja menjadi salah satu titik episentrum utama dengan jumlah WNI terjerat menembus angka 4.300 orang, sedangkan di Myanmar tercatat sebanyak 1.100 WNI yang terlibat dalam pusaran kasus ini.

Pemerintah juga mencermati fenomena pola berulang terkait kasus TPPO, yakni WNI yang telah dipulangkan ke Tanah Air justru kembali terjerumus dalam sindikat atau operasi online scam yang sama.

Pada periode tersebut, Kemlu mencatat sedikitnya 1.508 WNI terkait langsung dengan jaringan TPPO.

Guna merespons lonjakan kasus, Satuan Tugas (Satgas) TPPO bersama Bareskrim Polri, Kemlu, dan sektor perbankan mempercepat langkah respons darurat.

KBRI Phnom Penh mencatat pemulangan bertahap ribuan WNI yang berhasil dieliminasi dari kawasan operasi scam center di berbagai daerah Kamboja, seperti Kampot, Sihanoukville, hingga Poipet.

Sebagai bentuk mitigasi finansial dan teknis bagi korban yang tertahan di luar negeri, diplomasi kemanusiaan yang dijalankan pemerintah Indonesia memfasilitasi pelepasan denda overstay bagi lebih dari 4.300 WNI, serta penyiapan penanganan dokumen darurat berupa pembebasan biaya Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Baca juga: Dua tahun pemerintahan Prabowo dan produktivitas pembangunan daerah

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.