Ekonomi Tumbuh 5,29 Persen, Kemiskinan Turun, Mengapa Daya Beli Masyarakat Belum Pulih? |Republika Online

Pengunjung berbelanja di pusat grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/2/2026). Sepuluh hari Menjelang Ramadhan 1447 Hijiriah, kawasan Pasar Tanah Abang mulai dipadati oleh pengunjung yang berbelanja. Menurut salah satu pedagang, rata-rata pembeli merupakan pedagang untuk kebutuhan stok jualan di daerahnya seperti wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera hingga Malaysia. Jumlah permintaan produk busana mengalami peningkatan 30 hingga 50 persen menjelang Ramadhan. Selain itu, tren busana favorit pada Ramadhan kali ini merupakan busana dengan rompi gamis berwarna emerald.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penurunan angka kemiskinan menjadi kabar menggembirakan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen pada kuartal II 2026. Namun, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang dari sebelumnya 23,36 juta orang atau 8,25 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan penurunan kemiskinan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Penurunan terdalam terjadi di Pulau Jawa, yakni sebesar 0,21 persen poin.

Meski demikian, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin terbesar, mencapai 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di perdesaan masih mencapai 10,67 persen, jauh di atas perkotaan yang sebesar 6,34 persen.

BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp 669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026, naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp 641.443 per kapita per bulan. Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan kebutuhan minimum masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masih terus meningkat.

Kondisi di perdesaan juga belum sepenuhnya membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami kenaikan di wilayah tersebut. Artinya, sebagian masyarakat miskin di desa menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat dibandingkan enam bulan sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah menilai berbagai program perlindungan sosial mulai menunjukkan hasil. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 132.272 keluarga penerima manfaat (KPM) telah tergraduasi atau keluar dari status penerima bantuan sosial pada triwulan III 2026 karena dinilai telah mandiri secara ekonomi.