Frans Seda Dinilai Berjasa Jadi Pengarah Ekonomi Indonesia |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warisan pemikiran Frans Seda dipandang semakin relevan dalam menghadapi tekanan atas perekonomian nasional.

Hal itu mengemuka dalam Memorial Lecture Edisi Khusus 100 Tahun Frans Seda yang digelar Frans Seda Foundation bersama Atma Jaya Institute of Public Policy (AJIPP) di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut digelar menjelang peringatan satu abad kelahiran Frans Seda pada 4 Oktober 2026. Sebagai Menteri Keuangan pada 1966–1968, Frans Seda memimpin stabilisasi ekonomi Indonesia setelah periode hiperinflasi. Ia juga berperan restrukturisasi utang luar negeri melalui Paris Club dan membuka investasi asing secara terukur di tengah masa transisi politik yang genting.

Ketua Frans Seda Foundation, Steve Ginting mengatakan, peringatan 100 tahun Frans Seda menjadi momentum merefleksikan pentingnya integritas dan keberanian dalam mengambil keputusan sulit di tengah ketidakpastian.

“Seratus tahun Frans Seda merupakan momen penting bagi bangsa saat ini, dimana dalam situasi ketidakpastian saat ini kita membutuhkan teladan pemimpin bangsa. Makna 100 tahun Frans Seda sangat penting karena memberi kita refleksi atas pentingnya integritas dan keberanian mengambil keputusan sulit," kata Steve dalam kegiatan itu.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu memetik pelajaran dari pengalaman Frans Seda menangani warisan utang besar era Sukarno dengan tantangan perekonomian saat ini. Menurutnya, Indonesia perlu menjaga ruang fiskal di tengah fragmentasi rantai pasok global dan ancaman resesi di negara-negara mitra dagang.

“Pada 1966, Indonesia menghadapi kondisi yang sangat berat. Defisit mencapai 128 persen dari penerimaan dan inflasi berada pada tingkat yang sangat tinggi. Dari pengalaman Frans Seda, ada tiga pelajaran penting yang tetap relevan bagi pembuat kebijakan hari ini,” kata Mari.

Sedangkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti keputusan Frans Seda membuka pintu bagi modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai batas antara nasionalisme ekonomi yang produktif dan kontraproduktif, terutama dalam konteks hilirisasi dan menguatnya proteksionisme global.

“Frans Seda memberikan makna penting tentang bagaimana kita menghadapi krisis dan membangun fondasi ekonomi setelahnya dengan respon yang luar biasa," ujar Suahasil.

Adapun Ekonom politik dan praktisi diplomasi Dinna Prapto Raharja membahas keberanian Frans Seda ketika bernegosiasi dengan dunia luar. Pada era Perang Dingin, Frans Seda harus bermanuver di antara Blok Barat, lembaga Bretton Woods, dan kebutuhan domestik Indonesia. Menurut Dinna, tantangan serupa kembali muncul saat ini.

“Kebijakan yang berdaulat berarti Indonesia memiliki ruang dan kepercayaan kolektif untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Ketidakpastian kini bukan lagi sesuatu yang datang sesekali, melainkan sudah menjadi bagian dari kondisi yang harus kita hadapi,” ujar Dinna.

Dinna juga menyoroti persoalan kelangkaan air. Pada 2026, tingkat kelangkaan air disebut berada pada kisaran 40–80 persen dan dalam sejumlah skenario dapat melampaui 80 persen pada 2030 untuk Jawa, Bali, NTT, dan NTB.