Gempa M7,7 NTT: Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat 14 Hari

Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah memproses penetapan status tanggap darurat menyusul gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus. Status tanggap darurat tersebut direncanakan berlaku selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah terdampak.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, sejumlah pemerintah kabupaten telah lebih dahulu menetapkan status kedaruratan sesuai kondisi di wilayah masing-masing.

Kabupaten Manggarai menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari, mulai 15 Agustus hingga 13 November 2026. Sementara itu, Kabupaten Ngada menetapkan status serupa selama 30 hari. Adapun Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status Siaga Darurat hingga 4 September 2026.

"Untuk status tanggap darurat tingkat provinsi saat ini masih dalam proses penetapan. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan dan pemutakhiran data di wilayah terdampak," kata Berton dalam keterangannya, Minggu 16 Agustus.

Berdasarkan pemutakhiran data hingga Minggu pukul 00.00 WIB, gempa tersebut telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia dan 101 lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal tercatat di Kabupaten Manggarai sebanyak 23 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sikka empat orang, Manggarai Barat satu orang, Ende satu orang, dan Nagekeo satu orang.

Gempa juga memicu 341 kali aktivitas gempa susulan. Kondisi tersebut membuat proses penanganan dan pendataan di sejumlah wilayah masih terus dilakukan oleh tim gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dampak bencana juga menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Kabupaten Sikka menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 3.356 jiwa. Mereka terdiri atas 1.356 jiwa yang mengungsi di GOR Samador dan 2.000 jiwa yang mengungsi secara mandiri di 10 titik.

Sebanyak 2.078 warga lainnya mengungsi di Kabupaten Manggarai, sedangkan sekitar 500 warga mengungsi di Kabupaten Nagekeo.

Selain korban jiwa dan pengungsian, kerusakan bangunan juga menjadi perhatian dalam penanganan darurat. Data sementara BNPB mencatat 914 rumah mengalami rusak berat, 126 rumah rusak sedang, dan 317 rumah rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, dan 38 kantor pemerintahan.

Berton mengatakan kebutuhan dasar bagi para penyintas, khususnya di Kabupaten Manggarai, masih mendesak. Pemerintah dan tim penanganan bencana membutuhkan tambahan tenda darurat, bahan pangan, obat-obatan, perlengkapan tidur, air bersih, serta sumber listrik.

"Para penyintas, khususnya di Kabupaten Manggarai, sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih berupa tandon, hingga genset," ujarnya.

Untuk mendukung penanganan korban yang membutuhkan layanan kesehatan, rumah sakit lapangan telah didirikan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Tim gabungan juga masih melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan di sejumlah lokasi terdampak.

BACA JUGA:

Di sisi aksesibilitas, jalur darat Larantuka–Maumere telah kembali terhubung dan dapat dilalui. Namun, akses jalan yang menghubungkan Ende–Nagekeo masih terputus akibat dampak gempa. Tim penanganan terus mencari jalur alternatif untuk memastikan mobilisasi bantuan dan kebutuhan masyarakat tetap berjalan.

Dengan proses penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi yang masih berlangsung, pemerintah daerah bersama BNPB, BPBD, dan unsur terkait terus memprioritaskan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pelayanan kesehatan, pemulihan akses, serta pendataan kerusakan sebagai dasar penanganan bencana selanjutnya.