Imbal Surat Utang AS Tembus Level Tertinggi Sejak 2002

Liputan6.com, Jakarta - Imbal hasil atau yield obligasi atau surat utang pemerintah Amerika Serikat (AS) bertenor 10 tahun menembus level yang terakhir terlihat pada April 2002, seiring aksi jual obligasi global yang kian dalam. Angka ini naik 4 basis poin menjadi 5,3338%, berdasarkan LSEG.

"Ekonomi-ekonomi besar menghadapi defisit yang terus-menerus besar dan beban bunga yang meningkat, tantangan yang selama ini identik dengan negara-negara pasar berkembang yang terlilit utang," tulis Institute of International Finance, dikutip dari CNBC, Kamis (1/10/2026).

Angka yield obligasi 10 tahun ini menjadi acuan penting bagi suku bunga kredit perumahan, pinjaman kendaraan, hingga utang kartu kredit. Yield dan harga obligasi bergerak berlawanan, sehingga kenaikan yield mencerminkan pelemahan harga.

Selain obligasi 10 tahun, yield obligasi Treasury 30 tahun turut melonjak 3 basis poin menjadi 5,6702%, level tertinggi sejak Juli 2002. Sementara itu, yield obligasi 2 tahun naik 2 basis poin menjadi 4,91%.

Sementara, kenaikan biaya pinjaman pemerintah terjadi di berbagai negara selama berbulan-bulan, didorong kekhawatiran investor atas minimnya langkah politik untuk mengatasi defisit fiskal di tengah inflasi yang tetap tinggi dan suku bunga yang terus naik.

Di Jepang, yield obligasi pemerintah 10 tahun tercatat di 3,126%, tertinggi tiga dekade terakhir, yang dipicu pelemahan yen dan kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ). Obligasi ini memengaruhi pasar keuangan global, sehingga menambah kekhawatiran investor soal stabilitas pasar obligasi dunia.

Di kawasan Eropa, yield obligasi Jerman (bund) 10 tahun, acuan zona euro, naik 4 basis poin menjadi 3,6179%, tertinggi sejak 2008. Sejumlah negara lain turut mencatat kenaikan serupa, seperti Perancis yang melonjak 11 basis poin menjadi 4,9501%, dan Italia yang naik 10 basis poin menjadi 4,7171%. Senada, yield obligasi Inggris 10 tahun naik 5 basis poin menjadi 5,483%.

Utang Global Meledak Tersengat Lonjakan Imbal Hasil Obligasi

Sebelumnya, utang global meningkat US$ 10 triliun atau Rp 179.155 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.920) pada semester pertama tahun ini hingga menembus US$ 365 triliun. Kenaikan utang global tersebut meningkatkan risiko bagi pemerintah di berbagai negara karena biaya pembayaran bunga utang terus meningkat.

Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva juga memperingatkan peningkatan utang global akibat berbagai guncangan ekonomi. Georgieva menyampaikan pandangan tersebut dalam wawancara dengan BBC pada pekan ini.

"Guncangan terhadap ekonomi global mendorong tingkat utang naik seperti tangga menuju sesuatu yang bukan surga,” ujar Georgieva dilansir dari CNBC, Minggu (27/9/2026).

Georgieva mengatakan, pemerintah perlu menurunkan tingkat utang dan menjadikan konsolidasi fiskal sebagai prioritas. Georgieva juga menekankan pentingnya bank sentral menjalankan mandat menjaga stabilitas harga.

“Ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu menurunkan tingkat utang dan menjadikan konsolidasi fiskal sebagai prioritas serta memastikan bank sentral menjalankan mandatnya untuk menjaga stabilitas harga,” kata Georgieva.

Pemerintah Dinilai Perlu Ambil Langkah Fiskal

Georgieva menilai pemerintah perlu mengambil langkah fiskal meskipun kebijakan tersebut menghadapi tantangan politik. “Langkah-langkah tersebut secara politik sulit dilakukan, tetapi langkah tersebut diperlukan,” ujarnya.

Institute of International Finance (IIF) mencatat kenaikan utang terjadi ketika imbal hasil obligasi pemerintah tenor menengah dan panjang di sejumlah negara ekonomi terbesar dunia mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu dekade.

Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Inggris menghadapi tekanan tersebut ketika investor meningkatkan perhatian terhadap suku bunga, biaya energi, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan belanja pemerintah yang tinggi.

IIF menyebut empat negara tersebut menghadapi defisit yang terus besar dan biaya bunga yang meningkat. IIF menilai kondisi tersebut selama ini lebih sering dikaitkan dengan negara berkembang yang mengalami tekanan utang.

Pembayaran Bunga

Ekonomi negara maju membayar lebih dari US$ 3,3 triliun atau Rp 59,12 triliun bunga atas obligasi pemerintah yang diperdagangkan secara internasional sepanjang tahun lalu. Nilai tersebut melampaui belanja global untuk kecerdasan buatan sebesar US$ 2,6 triliun atau Rp 48.560 triliun, pertahanan sebesar US$ 3,1 triliun atau Rp 55.538 triliun, dan energi bersih sebesar US$ 2,3 triliun atau Rp 41.205 triliun.

“Ketika suku bunga acuan meningkat, beban bunga akan melonjak, sementara tekanan struktural dari belanja layanan kesehatan dan pensiun publik masih belum tertangani secara memadai,” kata IIF dalam laporan mereka.

IIF juga memperingatkan bahwa persoalan utang semakin menjadi isu politik karena pemerintah menghadapi tekanan untuk mengambil langkah jangka pendek menjelang pemilu. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan fiskal dalam jangka panjang ketika tambahan utang memberikan manfaat yang semakin kecil.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam outlook ekonomi yang diterbitkan Rabu menilai kenaikan imbal hasil obligasi menunjukkan perlunya pemerintah memperkuat pengelolaan fiskal.

OECD menilai pemerintah perlu melakukan reformasi untuk menjaga keberlanjutan utang dalam jangka panjang. Reformasi tersebut juga diperlukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk merespons guncangan ekonomi pada masa mendatang.

OECD mendorong pemerintah menekan dan mengalokasikan kembali belanja, meningkatkan efisiensi sektor publik, serta memperkuat penerimaan negara untuk menghadapi tekanan pembiayaan utang.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6