Jangan Asal Bangun, Dana Obligasi Harus Dipakai untuk Kepentingan Publik

AKURAT.CO Dana hasil penerbitan obligasi daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diharapkan dapat difokuskan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sektor pelayanan publik menjadi prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh warga.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan proyek yang layak dibiayai melalui obligasi daerah meliputi pembangunan transportasi publik, infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengendalian banjir.

"Yang paling tepat adalah proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti jalan, transportasi publik, kesehatan, pendidikan, dan pengendalian banjir. Itu manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," kata Trubus saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: Obligasi Daerah Bisa Menjadi Solusi Fiskal Provinsi DKI Jakarta, Kuncinya Pengelolaan Profesional

Dia menjelaskan, sektor kesehatan masih membutuhkan perhatian karena Jakarta dinilai masih kekurangan rumah sakit untuk melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Di bidang pendidikan, Trubus mendorong Pemprov Jakarta memiliki perguruan tinggi sendiri sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.

"Harusnya Jakarta memiliki perguruan tinggi milik pemerintah daerah sendiri. Selama ini memang ada Universitas Negeri Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta, tetapi keduanya bukan milik Pemprov Jakarta," ucapnya.

Selain itu, dia menilai dana obligasi juga layak digunakan untuk memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, seperti pembangunan dan perluasan waduk, serta penguatan tanggul di kawasan pesisir utara Jakarta yang rentan terhadap kenaikan muka air laut.

Baca Juga: August Hamonangan Tolak Skema Obligasi Jakarta: Mayoritas Proyek Tidak Menambah PAD

"Termasuk pembangunan waduk-waduk untuk pengendalian banjir dan penguatan kawasan pesisir. Itu investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat," katanya.

Menurutnya, penggunaan obligasi daerah harus diarahkan pada proyek-proyek produktif yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang, bukan untuk membiayai program yang bersifat konsumtif.

"Dengan demikian, masyarakat yang membeli obligasi dapat melihat secara nyata hasil pembangunan dari dana yang mereka investasikan," tuturnya.