Kemendagri minta pemdes libatkan kelompok rentan dalam pembangunan

Selasa, 4 Agustus 2026 15:03 WIB

Yayasan Sikola Mombine melaksanakan workshop penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Exit Strategy Program Penghidupan yang Inklusif dan Peka Risiko bagi Penyandang Disabilitas dan Perempuan yang Berada dalam Kondisi Kehidupan yang Rentan atau Program PAKAGASI di Palu, Selasa (4/8/2026). ANTARA/Nur Amalia Amir

Palu (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah desa melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

“Perencanaan desa itu tidak hanya bertumpu pada pemerintah desa dan juga BPD, tetapi seluruh lapisan masyarakat,” kata Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kemendagri Anindito Widisono, di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa.

Ia menyampaikan hal tersebut secara daring pada workshop penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Exit Strategy Program Penghidupan yang Inklusif dan Peka Risiko bagi Penyandang Disabilitas dan Perempuan yang Berada dalam Kondisi Kehidupan yang Rentan atau Program PAKAGASI.

Ia mengatakan seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk PNS, TNI/Polri, pelaku usaha, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lainnya memiliki hak dan peran yang sama dalam perencanaan pembangunan desa.

Menurut dia, perencanaan pembangunan yang inklusif perlu memastikan gagasan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas maupun nondisabilitas, perempuan maupun laki-laki, dan anak-anak dapat tersampaikan.

Ia menjelaskan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai gagasan dan kebutuhan masyarakat tersebut.

Dalam perencanaan pembangunan, kata dia, pemerintah desa perlu memperhatikan sejumlah kelompok, di antaranya perempuan dan anak-anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin dan rentan.

Untuk perempuan dan anak-anak, pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan gagasan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dan perlindungan sosial.

Sementara bagi penyandang disabilitas, pemerintah desa perlu menyediakan akses dan fasilitas yang mendukung aktivitas mereka, termasuk fasilitas publik yang ramah disabilitas.

“Oleh karena itu, fasilitas publik dan akses fisik yang mendukung aktivitas penyandang disabilitas perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan,” katanya.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan perlu menjadi perhatian pemerintah desa. Menurut dia, pemerintah desa perlu menggali potensi yang ada di wilayahnya agar dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat dan desa sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer.

Ia mengatakan desa harus mampu menggali potensi dan memberdayakan masyarakatnya, termasuk masyarakat miskin dan rentan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam pengembangan potensi ekonomi desa.

"Sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan perlu tetap dipelihara agar dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan desa dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi perlu diikuti dengan pengelolaan sampah dan limbah yang baik oleh masyarakat desa.

Ia juga mengatakan kondisi lingkungan seperti potensi kekeringan perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa karena dapat berdampak terhadap produktivitas masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengatakan tujuan akhirnya adalah terciptanya desa yang responsif melalui penyusunan dokumen perencanaan desa yang saling bersinergi dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah kabupaten hingga desa perlu memperkuat regulasi melalui produk hukum daerah maupun desa, mulai dari peraturan daerah, peraturan bupati, hingga peraturan desa," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendagri minta pemdes libatkan kelompok rentan dalam pembangunan