Kemenkum Klaim Sukses Jalankan Astacita Prabowo-Gibran di Semua Lini |Republika Online
REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG, – Kementerian Hukum (Kemenkum) terus menjalankan program Astacita di seluruh lini kerjanya sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan program ini menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
"Bagi Kementerian Hukum, semua sekarang kita jalankan Astacita Bapak Presiden," ujar Supratman kepada ANTARA di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.
Ia merinci implementasi Astacita tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari layanan publik, peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, kekayaan intelektual, hingga strategi kebijakan.
Digitalisasi Layanan Publik
Di bidang layanan publik, Kemenkum sedang melakukan digitalisasi secara menyeluruh. Saat ini proses migrasi sistem sedang berlangsung dan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Dengan begitu, seluruh layanan publik Kemenkum akan terdigitalisasi penuh.
Simplifikasi Regulasi
Sementara di bidang peraturan perundang-undangan, Presiden menugaskan Kemenkum untuk melakukan simplifikasi dan deregulasi. Tugas ini meliputi penyusunan kembali serta harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan yang saling bertentangan atau sudah tidak diperlukan.
Posbankum dan Penghematan Negara
Di bidang pembinaan hukum, Kemenkum telah membentuk 83.960 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan Indonesia. Langkah ini bertujuan menyediakan akses keadilan yang menjangkau semua kalangan, terutama masyarakat bawah, sesuai arahan Presiden.
Sejauh ini, sebanyak 14 ribu kasus dari 16 ribu pengaduan telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di Posbankum. Supratman menilai capaian ini sangat positif karena mencegah kasus berlanjut ke pengadilan.
"Itu bagus, karena kalau itu berlanjut ke pengadilan, apalagi kalau dia kasus pidana, itu beban APBN kita pasti akan bengkak," ucapnya.
Ia mencontohkan, satu kasus tindak pidana yang melibatkan satu orang dan berlanjut hingga ke lembaga pemasyarakatan dapat menghabiskan dana negara sekitar Rp80 juta. Dengan selesainya 14 ribu kasus di Posbankum, negara berhasil menghemat anggaran hingga Rp1,2 triliun.
Kekayaan Intelektual dan Strategi Kebijakan
Pada bidang kekayaan intelektual, Kemenkum giat mengadakan temu bisnis atau business matching. Tujuannya agar paten yang telah didaftarkan dapat dimanfaatkan oleh industri dan tidak sekadar menjadi pajangan. "Tujuannya begitu ini terpakai, maka inovasi itu akan terus berkembang," tutur Supratman.
Di bidang strategi kebijakan, Menteri Hukum memastikan setiap keputusan yang dikeluarkannya harus didahului dengan analisis kebijakan berbasis bukti melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK). Dengan mekanisme ini, setiap ide dan gagasan diuji serta disempurnakan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan.
"Kalau sudah sesuai rekomendasinya, saya tinggal jalankan dalam bentuk peraturan menteri, ataupun usulan untuk melakukan perubahan regulasi di tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak pernah suka-suka," kata Menkum.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara