Komisi I DPR: Reshuffle jelang dua tahun Prabowo bagian dari evaluasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan reshuffle atau perombakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun kepemimpinannya sebagai kepala negara adalah bagian dari evaluasi dan penataan pemerintahan.

Menurut dia, Presiden tentu memiliki pertimbangan dalam menentukan siapa yang dinilai mampu membantu menjalankan agenda pemerintahan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

"Yang penting setelah pergantian ini adalah bagaimana pemerintahan dapat bergerak semakin efektif," kata Dave di Jakarta, Sabtu.

Selanjutnya, dia mengatakan konsolidasi antarlembaga setelah pejabat-pejabat baru dilantik adalah hak yang penting agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur, serta memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Namun, dia mengatakan para pejabat yang baru dilantik perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan membuktikan kemampuannya.

Penilaian terhadap seorang pejabat tidak cukup hanya melihat latar belakang atau jabatan sebelumnya, tetapi juga kompetensi, integritas, kemampuan memimpin, dan hasil kerja setelah menerima amanah.

Maka dari itu, dia menyatakan reshuffle ini tidak boleh hanya sekadar pergantian orang, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat kinerja pemerintahan.

Para pejabat yang baru dilantik perlu segera bekerja dan menunjukkan capaian yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain sejumlah menteri dan wakil menteri yang berganti, menurut dia, Presiden juga melakukan perubahan pada posisi strategis Kapolri.

Menurut dia, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kepolisian dan sebelumnya memimpin Badan Narkotika Nasional. Pengalaman tersebut tentu menjadi modal dalam menjalankan tugas.

Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kepemimpinan baru dapat memperkuat profesionalitas Polri, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Dave juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan juga cukup kompleks, mulai dari pemberantasan narkotika, perjudian daring, penyelundupan, hingga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk itu, konsolidasi internal Polri dan koordinasi dengan lembaga terkait perlu diperkuat agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara efektif.

Dave menyatakan DPR akan mengawal kebijakan dan program pemerintah untuk dijalankan secara efektif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

"Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya adalah kinerja pemerintahan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.