Luhut perkenalkan "GovTech" dalam kunjungan ke China

Beijing (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkenalkan teknologi pemerintahan atau "government technology" (GovTech) kepada pejabat China dan Warga Negara Indonesia (WNI) di China.

"Kita saat ini sedang mempersiapkan GovTech. Lalu, kami juga punya AI (Artificial Intelligence) Research di Bali, ada beberapa puluh orang di sana, jadi bisa juga kita 'join' dengan 'researcher' China mengenai AI," kata Luhut kepada ANTARA di Beijing, Jumat (18/9).

Luhut berada di China pada 15-18 September untuk menghadiri sejumlah pertemuan, termasuk China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang; bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Dongfeng, Ketua NDRC Zheng Shanjie; serta memberikan kuliah umum di Universitas Tsinghua.

GovTech tersebut diperkenalkan Luhut saat berbicara dengan pejabat pemerintahan China dan mahasiswa Universitas Tsinghua.

"Dalam GovTech tersebut, Luhut menyebut semua bekerja dalam satu ekosistem dan ini saya kira deregulasi dengan otomatis akan terjadi, karena nanti sistem ini akan merobohkan semua aturan-aturan dan kami harap, national 'roll-out' akan terjadi pada bulan Oktober ini," ungkap Luhut.

Luhut menyebut persiapan GovTech telah mencapai 80 persen dengan menyatukan hampir 27 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

"Jadi ini bukan aplikasi baru, karena tinggal masuk ke data Dukcapil, melakukan 'special recognition' sehingga bisa menjadi gerakan nasional perlindungan sosial," tambah Luhut.

Indonesia, menurut Luhut, mendukung penggunaan AI yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Saya sudah pernah bicara kira-kira enam bulan lalu bahwa harus ada 'rule of engagement' dari AI, atau kitab sucinya AI. Misalnya, kalau dia melampaui hal-hal tertentu, dia akan otomatis mati sendiri. Dari awal sudah dibentuk, karena bisa jadi AI itu melawan. Tapi saat ini kita juga sudah tanda tangan norma AI dengan China. Menurut saya juga tidak ada masalah," jelas Luhut.

Sebelumnya, Luhut yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menyebut pihaknya sedang menyempurnakan "government technology" (GovTech) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan.

Baca juga: Beijing: Pertemuan Menlu Wang Yi-Menko Luhut contoh keeratan hubungan

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan berbagai program pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar berhak, sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan.

Luhut menyebut GovTech bertujuan memastikan 50 juta warga miskin terdata dalam sistem program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital sehingga dapat menghemat lebih dari Rp1.500 triliun.

Ia mengatakan transformasi digital merupakan salah satu program prioritas Presiden yang menjadi fondasi pemerintahan berbasis digital dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dan mulai diproses menggunakan AI. Pemerintah juga memperkuat aspek keamanan data dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah tengah memperluas uji coba transformasi digital ke 43 kabupaten dan kota setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi dan direncanakan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Saat ini, pihaknya masih menyempurnakan sistem.

Proyek percontohan GovTech saat ini berlangsung di 43 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan menerima laporan hasil pelaksanaan proyek tersebut pada akhir Juli 2026.

Luhut menegaskan pemerintah tidak membeli atau mengimpor "software" sehingga menyebabkan biaya tinggi, tetapi hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang telah ada di seluruh kementerian dan lembaga.

Luhut menambahkan seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam transformasi digital pemerintahan dikembangkan oleh talenta Indonesia sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor perangkat lunak dari luar negeri.

Baca juga: Di Beijing, Luhut akui Indonesia masih harus perkuat supremasi hukum

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.