Menkeu Sudah Bayar Subsidi & Kompensasi Rp376,8 T hingga September

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi subsidi dan kompensasi hingga akhir September 2026 mencapai Rp376,8 triliun. Nilai ini setara dengan 84,3% dari alokasi subsidi dan kompensasi dalam APBN.

Adapun, angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data tersebut disampaikan dalam paparan APBN KiTa edisi September 2026 yang dipaparkan dalam konferensi pers, Jumat (9/10/2026).

"Subsidi dan kompensasi sudah dibayar Rp 378,8 triliun dan itu 84,3% dari APBN. Subsidi dan kompensasi tahun 2026 per September 2026 lebih tinggi dibandingkan September tahun lalu," ujar Suahasil.

Berdasarkan bahan tayang, realisasi per 30 September 2026, terdiri dari subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi tercatat Rp244,6 triliun (subsidi Rp176 triliun dan kompensasi Rp68,6 triliun), sehingga tahun ini tumbuh 54,1%.

Dalam paparannya, Menkeu menyoroti realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi tiga faktor: fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.

Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi. Menurut bahan tayang, Indonesia sudah punya pengalaman menghadapi kondisi serupa saat konflik Rusia-Ukraina pada 2022.

Berdasarkan bahan tayang, volume BBM bersubsidi naik 9,1% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 13.408,6 ribu kiloliter. Volume LPG 3 kg naik 2,2% menjadi 5.761,6 juta kilogram.

Jumlah pelanggan listrik bersubsidi naik 2,1% menjadi 43,4 juta pelanggan, sedangkan volume pupuk bersubsidi naik 15,7% menjadi 6,6 juta ton. Adapun debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) naik 7,9% menjadi 3,7 juta debitur.

Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2026 di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Dok. Kemnekeu) Foto: Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2026 di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Dok. Kemnekeu)

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]