Menko Sugiono ajak PBB perkuat program prioritas Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 16:12 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono saat menyampaikan pidato kunci UN Day di Jakarta, Selasa (27/10/2026). (ANTARA/Kuntum Khaira Riswan)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk senantiasa memperkuat sistem dan kapasitas layanan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional Indonesia.

Saat menyampaikan pidato kunci dalam UN Day di Jakarta, Selasa, Sugiono menyampaikan program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 100 juta orang; sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57 juta orang di Indonesia.

Selain itu, Pemerintah juga mengembangkan 441 rumah sakit daerah dan merenovasi 10.000 puskesmas.

"PBB dapat membantu memperkuat sistem dan kapasitas yang mendukung penyelenggaraan berbagai layanan tersebut," kata Sugiono.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Indonesia juga sedang merenovasi 300.000 sekolah, termasuk sekolah-sekolah berbasis agama di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga sedang mengembangkan 500 Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung, serta membangun 1.500 Sekolah Nasional Terintegrasi.

Pemerintah juga menjalankan upaya peningkatan kesejahteraan guru, perluasan pembelajaran digital, dan penguatan kerja sama pendidikan di kawasan ASEAN.

"Dengan dukungan PBB, sebanyak 2,1 juta orang telah memperoleh manfaat dari peningkatan akses terhadap keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat pada 2021," ucap Sugiono.

Dia pun menyoroti pentingnya membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi pandemi dan bencana.

Melalui pendekatan "One Health", kata Sugiono, Pemerintah mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mendeteksi serta mencegah ancaman sejak dini.

"PBB merupakan mitra dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan tangguh. Oleh karena itu, saya meminta kementerian saya untuk mengoordinasikan berbagai hal dengan seluruh badan PBB yang ada di sini," katanya.

Lebih lanjut, Sugiono mengatakan penguatan kemitraan dengan PBB menjadi relevan menjelang tenggat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Menurut dia, waktu untuk mencapai target tersebut semakin terbatas, sehingga perlu percepatan aksi, penguatan kelembagaan, dan koordinasi lebih baik antara pemerintah, PBB, dan masyarakat.

"Waktu yang tersedia semakin terbatas, sementara kemajuan yang dicapai masih belum merata. Kami harus mempercepat langkah dan tindakan kami. PBB dapat membantu mendukung program prioritas internasional, memperkuat kelembagaan, serta mempertemukan berbagai komunitas untuk bekerja bersama," ujar Sugiono.