Menteri PKP berharap Kepala BRAN beri kepastian ke ekosistem perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dapat memberikan kepastian kepada ekosistem perumahan.

"Harapannya, berikan kepastian kepada ekosistem perumahan. Itu saja. Kepastian jadi jelas, di mana mau bangun kawasan industri, rumah komersial, rumah subsidi. Itu jadi yang dibutuhkan. Tujuannya itu saja. Caranya yang pasti sesuai aturan dan berikan kepastian," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, persoalan lahan menjadi salah satu isu yang terpenting dalam menyiapkan perumahan bagi masyarakat di mana harapannya soal kepastian lahan untuk pembangunan hunian rakyat harus jelas.

"Jadi harapannya, kita mau bangun sistem. Kalau bangun sistem itu, di lokasi saja misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah dijelaskan saja di sini daerah untuk rumah subsidi, di mana lokasinya dan berapa hektare. Saya pikir itu saja, jadi ada kepastian hukum, kepastian buat masyarakat, kepastian bagi pengembang, kepastian bagi perbankan," katanya.

Dengan adanya kepastian soal lahan diharapkan masyarakat, pengembang, investor sampai dengan perbankan menjadi jelas karena ada kepastian.

"Seperti kita rumah subsidi jelas. DP-nya berapa, bunganya berapa. DP-nya 1 persen, bunganya 5 persen. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis. Jadi ada kepastian. Dengan demikian, rakyat, pengembang, dan juga perbankan itu ada kepastian. Kita ini butuh suatu kepastian, jadi kita berharap itu yang harus kita lakukan," kata Ara.

Baca juga: BTN Salurkan KPP Rp7,4 Triliun, Menteri PKP Apresiasi Peran Strategis Pembiayaan Ekosistem Perumahan

Baca juga: Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah, BRI Perkuat Sinergi Ekosistem Perumahan di Jakarta

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melantik Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Dedi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional yang diteken Presiden Prabowo pada 30 September 2026.

Sebelumnya, Dedi menjabat Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Selepas pengambilan sumpah, Dedi menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan oleh Presiden Prabowo, kemudian berita acara yang sama juga ditandatangani oleh Presiden.

Baca juga: BP Tapera memperkuat ekosistem digital perumahan

Baca juga: Menteri PKP dan Ketua DEN perkuat ekosistem perumahan nasional

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.