Menteri PKP: Tanah idle dari Kementerian ATR untuk pembangunan rusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan tanah-tanah yang idle atau terlantar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun atau rusun.

"Kami mendapatkan tanah-tanah yang idle, itu clear and clean. Jadi benar-benar milik negara, dikuasai oleh negara, dan siap untuk dibangun rumah susun," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Terkait skemanya, dia mengatakan hal tersebut bisa dari Danantara, APBN, pengembang, atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Nanti yang membangun kita bikin skemanya. Kemarin sudah saya laporkan, pertama bisa Danantara, dua bisa APBN, tiga pengembang, keempat CSR. Ada empat pola begitu," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ara juga menyampaikan bahwa lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta akan dibangun seribu unit rusun.

"Di Tanah Abang, itu (lahannya) jelas sudah clear and clean. Itu segera kita akan bangun dengan Astra. Astra itu akan memberikan CSR-nya untuk membangun seribu unit rusun," katanya.

Adapun lahan milik PT KAI di Kiara Condong, Bandung, menurut Ara, juga akan dibangun rumah susun.

"Tanahnya sudah clear and clean dari KAI di Kiara Condong. Saya dengan KAI dan Astra untuk segera memulai dengan Wali kota dan sebagainya perizinan di Kota Bandung," katanya.

Baca juga: Danantara Housing akan bangun rusun subsidi di lahan hibah Meikarta

Baca juga: Pemkab Bekasi percepat izin rusun subsidi dukung program 3 juta rumah

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

"Backlog" kepemilikan rumah masih menjadi masalah utama, kata dia, secara nasional kepemilikan rumah yang backlog itu 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

Terkait rusun, kata Ara, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal.

Baca juga: Pemprov DKI berencana bangun 11 rusun berkapasitas besar pada 2027

Baca juga: Menteri Ara sebut pembangunan 1.000 rusun di Tanah Abang berlanjut

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.