NTB menganggarkan Rp70 miliar untuk persiapan PON 2028

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar guna persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, dan sudah tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran APBD 2027 yang sudah diajukan kepada DPRD NTB, kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim di Mataram, Kamis.

Menurut Nursalim, penganggaran serupa juga akan dilakukan di APBD Perubahan tahun 2026 senilai Rp10 miliar, sehingga kalau dihitung jumlahnya mencapai Rp70 miliar.

"Anggaran untuk PON 2028 akan kita siapkan kembali di APBD Tahun 2028," kata Nursalim.

Nursalim mengatakan, kebutuhan anggaran untuk mendukung perhelatan olahraga terbesar nasional itu, diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Namun, hingga kini total nominal yang direncanakan oleh Pemprov sebesar Rp70 miliar.

"Hitungan kami, masih kurang sekitar Rp30 miliar untuk pembiayaan dana PON 2028," sebutnya.

Dia berharap pemerintah pusat segera mencairkan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov NTB senilai Rp616 miliar, sehingga melalui dana itu bisa menambah anggaran PON.

"Mudah-mudahan nanti dengan masuknya uang itu (DBH) bisa masuk lagi kan," ujar Nursalim.

Baca juga: Pengadilan Tinggi NTB memperkuat hukuman enam tahun Radiet Adiansyah

Pemprov NTB juga meminta tambahan anggaran senilai Rp700 miliar ke pusat untuk persiapan PON yang akan diselenggarakan di tiga daerah yaitu NTB, NTT, dan Jakarta.

Nursalim menyebut anggaran sebesar itu akan digunakan untuk merevitalisasi arena olahraga yang sudah ada di NTB. Salah satunya GOR 17 Desember di Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

"Untuk menambal kebutuhan anggaran itu tentu kita menghendaki agar pemerintah pusat bisa memberikan persentase Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 lebih tinggi ke NTB," katanya.

Baca juga: Menteri Hukum ajak mahasiswa dukung pembangunan nasional

Nursalim menyebutkan Menteri Keuangan pada 2027 menganggarkan sekitar Rp90 triliun dana TKD kepada 38 provinsi dan 500 kabupaten/kota se Indonesia.

Pemprov NTB mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp600 miliar yang belum disalurkan oleh pusat agar segera disalurkan ke NTB.

"DBH-DBH kita yang tertunda kemarin mudah-mudahan bisa masuk semua," tegasnya.

Kendati demikian, Nursalim menyatakan total biaya PON di NTB belum diketahui besarannya karena masih dilakukan perhitungan secara teknis oleh KONI NTB.

"Tapi, karena kita sudah ditunjuk sebagai tuan rumah, maka kami berkewajiban menyiapkan dana hibah PON 2028 kepada KONI," katanya.