Papua Tengah jadikan kepala suku mitra cegah konflik - ANTARA News Papua Tengah

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjadikan kepala suku sebagai jembatan aspirasi masyarakat adat dengan pemerintah untuk memperkuat komunikasi, menjaga persatuan dan mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, Jumat, mengatakan pemerintah provinsi telah secara resmi mengakui delapan kepala suku besar di Papua Tengah sebagai mitra untuk pembangunan orang asli Papua (OAP).

“Kepala suku harus menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah,” katanya.

Ia mengatakan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat perlu segera dikomunikasikan kepada pemerintah agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Menurutnya, kepala suku juga perlu membangun komunikasi dengan kepala suku lainnya serta tokoh masyarakat untuk menjaga persatuan dan ketertiban di Papua Tengah.

Selain menjaga kehidupan sosial masyarakat, kepala suku diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tanah adat, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

“Kepala suku juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan maupun kebijakan Otonomi Khusus Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah memiliki data OAP yang akurat agar program pembangunan dan kebijakan afirmasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Menurutnya, kepala suku juga memiliki peran dalam menjaga identitas dan nilai adat, menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat dan hukum yang berlaku, serta memberikan nasihat kepada generasi muda.

Ia berharap kepala suku menjalankan perannya sebagai pemimpin masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Tengah.

“Bagaimana hak-hak adat, aspirasi masyarakat di bawah, kebutuhan pembangunan apa, kepala suku menjadi penghubung untuk pemerintah,” katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah Albertus Adii mengatakan pengakuan tersebut merupakan bentuk kemitraan pemerintah dengan masyarakat adat dengan tetap menghormati mekanisme dan kewenangan adat.

Delapan suku besar yang diakui oleh Pemprov Papua Tengah, yakni Mee, Moni, Wolani, Lani, Wate, Damal, Amungme, dan Kamoro.

Ia menegaskan pemerintah tidak memilih atau menunjuk kepala suku maupun mengambil alih mekanisme kepemimpinan adat. Pemerintah hanya memberikan pengakuan terhadap hasil proses masyarakat adat sebagai bentuk kemitraan.

“Pengakuan pemerintah tersebut tidak dimaksudkan untuk memilih atau menunjuk kepala suku maupun mengambil alih mekanisme kepemimpinan adat,” katanya.

Menurutnya, kepala suku dan wakil kepala suku yang diakui bukan pejabat struktural maupun aparatur pemerintah, tetapi mitra dalam komunikasi, penyampaian aspirasi, mediasi persoalan sosial, serta deteksi dan pencegahan dini konflik.

Ia mengatakan kemitraan tersebut diharapkan membuat berbagai persoalan masyarakat dapat disampaikan lebih awal, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui dialog, musyawarah, serta mekanisme adat dan hukum yang berlaku.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Papua Tengah jadikan kepala suku sebagai jembatan aspirasi adat

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.