Papua Tengah perluas peluang OAP belanja pemerintah lewat E-Katalog - ANTARA News Papua Tengah

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat peran pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah dengan memperluas peluang pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) masuk ke pasar belanja pemerintah melalui optimalisasi Katalog Elektronik yang didukung peningkatan kompetensi aparatur pengadaan.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Papua Tengah Martinus Agapa di Nabire, Jumat, mengatakan semakin banyak produk lokal yang ditayangkan pada Katalog Elektronik akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha OAP untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara lebih luas, transparan, dan sesuai ketentuan.

"Melalui peningkatan jumlah produk lokal yang tayang pada Katalog Elektronik serta didukung oleh aparatur pengadaan yang kompeten, diharapkan tercipta ekosistem pengadaan yang lebih inklusif dan berpihak kepada usaha lokal," katanya.

Ia menjelaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyerapan anggaran, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai belanja pemerintah.

Karena itu, pihaknya mendorong pelaku usaha OAP lebih aktif memasarkan sekaligus menayangkan produk-produknya pada Katalog Elektronik sehingga produk unggulan Papua Tengah memiliki akses yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Menurut Martinus, semakin banyak produk lokal yang tersedia dalam Katalog Elektronik, semakin besar pula kesempatan pelaku usaha OAP memperoleh pasar yang lebih pasti, meningkatkan daya saing usaha, serta memperluas kontribusi sektor usaha lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha Orang Asli Papua serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah," ujarnya.

Upaya memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut berjalan seiring dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan agar proses belanja pemerintah semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menyelenggarakan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C pada 24-25 Juli 2026 yang diikuti 61 aparatur sipil negara dari berbagai organisasi perangkat daerah, terdiri atas 47 peserta Uji Kompetensi PBJ Level 1 dan 14 peserta Uji Kompetensi PPK Tipe C.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Tengah Tumiran mengatakan peningkatan kompetensi aparatur merupakan fondasi penting untuk membangun tata kelola pengadaan yang profesional sekaligus mendukung pengembangan ekonomi daerah, mengingat Papua Tengah sebagai provinsi yang relatif baru masih membutuhkan lebih banyak tenaga pengadaan yang tersertifikasi.

"Sebagai provinsi yang relatif baru, kita masih membutuhkan sumber daya manusia pengadaan yang kompeten dalam jumlah yang memadai," katanya.

Ia menegaskan aparatur pengadaan dituntut mampu melaksanakan seluruh proses pengadaan secara profesional, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas sehingga belanja pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan pelayanan publik yang optimal.

Menurut Tumiran, keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, integritas pelaksana, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan, manfaat yang dirasakan masyarakat, ketepatan pelaksanaan, serta integritas seluruh pihak yang terlibat," ujarnya.

Ia berharap semakin banyak aparatur yang memiliki kompetensi pengadaan akan memperkuat implementasi pengadaan pemerintah yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga semakin memberikan ruang bagi pelaku usaha daerah, khususnya Orang Asli Papua, untuk berpartisipasi dalam belanja pemerintah sehingga dampaknya dapat dirasakan melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.