Pemkab Kutim berdayakan RT jadi agen pencacah penerima bansos - ANTARA News Kalimantan Timur

Sangatta, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, memberdayakan para ketua RT sebagai agen pencacah percepatan pendataan penerima bantuan sosial (bansos), seiring terpilih daerah itu sebagai salah satu percontohan digitalisasi perlindungan sosial dari pemerintah pusat.

"Kutim terpilih salah satu daerah yang menjadi percontohan digitalisasi perlindungan sosial, dan masuk dalam gelombang ketiga pelaksanaan program ini bersama 114 kabupaten/kota se-Indonesia," ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim Ernata Hadi Sujito di Sangatta, Minggu.

Untuk pencacahan di lapangan, ujar ia, berlangsung sejak September hingga Desember 2026, dengan target pencapaian minimal 50 persen keberhasilan pendataan.

Meski usulan anggaran melalui mekanisme e-budgeting belum terealisasi, Dinsos Kutim tetap melaksanakan program dengan strategi pemanfaatan sumber daya yang ada atau non-budgeting.

Salah satu langkah nyata yang diterapkan, yakni melibatkan ketua RT di seluruh wilayah Kutim sebagai petugas pendata, kemudian mengundang peran serta relawan untuk membantu proses pencacahan di lapangan.

Sebelum diterjunkan, seluruh agen pencacah dalam waktu dekat segera dibekali pelatihan teknis agar memahami mekanisme dan sistem pendataan digital. Pembekalan bagi para ketua RT dan relawan ditargetkan mulai digelar pada 19 September 2026.

Ernata menjelaskan keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial bergantung pada kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD) oleh masyarakat.

Untuk itu, Dinsos Kutim menguatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk mempercepat aktivasi IKD, terutama bagi para agen pencacah sebelum turun mendata warga.

"Kunci utama dari sistem perlindungan sosial digital ini adalah IKD, sehingga kami kemudian memohon dukungan Disdukcapil agar membuka layanan khusus aktivasi IKD bagi para petugas pendata," katanya.

Dinsos juga mengandalkan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sehingga melalui sinergi lintas perangkat daerah serta keterlibatan langsung warga di tingkat paling bawah, maka pendataan bansos diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

"Kami menaruh harapan besar agar proyek percontohan ini dapat berjalan sesuai target, sehingga kelak sistem digital tersebut menjadi fondasi utama dalam memperbaiki kualitas penyaluran bansos dan perlindungan sosial bagi masyarakat," kata Ernata.

Pewarta: Rahmad
Editor : M.Ghofar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.